Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Kinerja Pemerintah Harus Ditingkatkan

Kompas.com - 18/06/2012, 14:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya angkat bicara terkait terus melorotnya tingkat keterpilihan publik atau elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Bagaimana tanggapan Anas?

"Survei selalu kami jadikan bahan evaluasi meskipun hasil survei jelas bukan hasil pemilu. Jika diasumsikan penurunan itu benar, konsentrasi PD adalah kerja keras untuk kembali menaikkan angka elektabilitas," kata Anas melalui pesan singkat, Senin (18/6/2012).

Sebelumnya, jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menempatkan Demokrat di urutan ketiga dengan angka sebesar 11,3 persen. Di atas Demokrat, klaim LSI, yakni Partai Golkar dengan angka 20,9 persen lalu PDI Perjuangan 14 persen.

Adapun survei Soegeng Sarjadi Syndicate menempatkan Demokrat juga di posisi ketiga dengan tingkat dukungan sebesar 10,7 persen. Diatas Demokrat yakni Partai Golkar sebesar 23 persen dan PDI-P 19,6 persen.

Anas mengatakan, untuk menaikkan elektabilitas, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat harus meningkatkan kinerja sehingga bisa menaikkan tingkat kepuasan rakyat. Kepuasan publik yang memadai atas kinerja pemerintah, kata dia, adalah basis utama keberhasilan partai pemerintah.

Langkah lain, lanjut Anas, seluruh kader Demokrat harus berkonsentrasi berkerja untuk rakyat serta menjaga soliditas di internal partai. Soliditas, kata dia, agar masyarakat melihat Partai Demokrat bukan partai yang terus berkonflik.

Anas juga meminta agar seluruh kader Demokrat menyosialisasikan pencapaian pemerintah dan partai kepada masyarakat. Selain itu, kader diharapkan bisa memenangkan kompetisi di tingkat lokal yakni Pemilukada sehingga jaringan politik di daerah makin kokoh.

"Jika hasil survei turun, kami harus makin rajin bekerja. Survei penting, tapi kerja politik dan banyak kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat lebih penting lagi. Masih ada waktu dan kesempatan untuk mengangkat kembali angka elektabilitas PD," pungkas Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com