Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Demokrat Terus Anjlok

Kompas.com - 17/06/2012, 14:20 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas Partai Demokrat, partai pemenang Pemilu 2009, semakin anjlok. Survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia pada 2-11 Juni 2012 menunjukkan, tingkat elektabilitas partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya tinggal 11,3 persen.

Di atas Partai Demokrat (PD), ada Partai Golkar dengan perolehan 20,9 persen dan PDI-P 14 persen. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error 2,9 persen.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengklaim, survei ini dilengkapi riset kualitatif melalui forum group discussion, dan analisis media. "Kekuasaan pemerintahan di 2014 terancam lepas dari Partai Demokrat," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (17/6/2012).

Dia menambahkan bahwa PD terancam menjadi partai menengah pada 2014. Adjie mengatakan, ada tiga alasan mengapa elektabilitas PD semakin anjlok. LSI mengklaim, tiga alasan ini merupakan hasil forum group discussion. Pertama, PD gagal melakukan damage control secara cepat. Saat ini, PD tersandera dua kasus dugaan korupsi wisma atlet dan Hambalang. Dua kader utamanya, Ketua Umum PD Anas Urbaningrum dan Sekretaris Dewan Pembina PD Andi Mallarangeng, diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Partai Demokrat terasa mati angin dan tersandera oleh kedua kasus itu. Mereka menunggu kedua tokoh itu ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan pemecatan. Jika terkatung, dan isu Hambalang terus bergulir sampai 2014, kemerosotan Demokrat terus terjadi," kata Adjie.

Alasan kedua, publik kecewa terhadap kepemimpinan Presiden SBY. Secara tak langsung, kekecewaan masyarakat terhadap SBY berimbas pada PD. Masyarakat menengah ke bawah kecewa karena kondisi ekonomi tak cukup membaik. Sementara itu, kalangan menengah ke atas kecewa atas perlindungan kebebasan warga negara dalam hal pluralisme.

"Itu tercermin dari kasus kekerasan beruntun yang menimpa Ahmadiyah, pendirian gereja, Irshad Manji, dan hiburan Lady Gaga. Kasus itu memang menimpa minoritas. Tapi silent majority tak nyaman dengan seorang Presiden yang seolah "berdiam diri", tidak berbicara lantang di hadapan publik untuk melindungi kebebasan warga negara atas hak asasinya," lanjut Adjie.

Alasan ketiga, PD dinilai terlalu sibuk dengan urusan internal sehingga tidak bisa fokus menjalankan program-program rakyat. Bahkan, Anas dan Sekretaris Jenderal PD Edhie Baskoro alias Ibas pernah diusir oleh sejumlah kadernya di Maluku Utara.

"Pada tahap inilah leadership SBY selaku penentu utama PD diuji. Jika SBY masih seperti dulu, terkesan lambat, ingin menyenangkan sebanyak mungkin, tak ingin ambil risiko, maka PD tidak akan kembali ke khitahnya seperti 2014, dan menjadi partai menengah. Namun, jika SBY bertindak tegas, selayaknya seorang yang memegang komando, lalu melakukan pembersihan partai, 2014 masih terbuka bagi Partai Demokrat," kata Adjie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com