Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Selidiki Aliran Dana ke Kongres Partai Demokrat

Kompas.com - 11/06/2012, 21:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi soal aliran dana ke Kongres Partai Demokrat, di Bandung, Jawa Barat, tahun lalu terkait penyelidikan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Hal itu setidaknya menjadi sebagian materi pemeriksaan terhadap mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi.

Ismiyati diperiksa terkait penyelidikan Hambalang, Senin (11/6/2012). Usai diperiksa, Ismiyati mengaku diajukan sekitar enam pertanyaan soal pembagian uang dalam kongres.

"Diperiksa mengenai kronologi kongres kemarin, yang bagi-bagi duit. Saya enggak tahu duitnya dari mana, cuma saya sempat menerima duit, untuk pemenangan (Anas) tapi saya pikir itu untuk uang saku," katanya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dalam kongres Partai Demokrat tersebut, Anas terpilih sebagai ketua umum partai. Ismiyati mengaku dapat uang terkait pemenangan Anas secara bertahap, yakni 2.000 dollar AS kemudian 5.000 dollar AS tanpa bukti kuitansi.

"Kuitansi enggak ada, Cuma bukti BlackBerry," ucapnya. Uang tersebut, menurut Ismiyati, diberikan agar peserta kongres memilih Anas sebagai ketua umum dalam dua putaran pemilihan. "Uang dikasih oleh tim pemenangan Pak Anas Urbaningrum, sama teman-teman DPC yang lainnya (di Hotel Topas), tapi saya enggak tahu lagi, kita cuma menginap di situ. Kalau yang di Aston, Pak Umar Arsal (yang beri uang)," kata Ismiyati.

Selama pemeriksaan, katanya, penyelidik KPK sempat menanyakan dari mana uang yang mengalir ke kongres tersebut. Namun Ismiyati mengaku tidak tahu asal-usul uang itu.

Terkait aliran dana ke Kongres Partai Demokrat ini, KPK juga memeriksa mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Minahasa Tenggara Partai Demokrat, Diana Maringka, Jumat (25/6/2012).

Usai diperiksa, Diana mengungkapkan hal yang sama dengan Ismiyati. Diana yang pernah bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 itu kembali mengaku dapat uang 7.000 dollar AS, Rp 100 juta, dan Rp 30 juta dalam beberapa tahap saat kongres Partai Demokrat berlangsung. Uang itu, kata Diana, terkait pemenangan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai.

Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya tengah menelusuri aliran-aliran dana terkait Hambalang, termasuk aliran dana ke politisi. Adapun penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.

Nazaruddin yang juga terdakwa kasus dugaan suap proyek wisma atlet menyebutkan adanya keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang. Nazaruddin mengatakan, ada aliran dana Hambalang ke Anas. Dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, kata Nazaruddin, Anas membagi-bagikan hampir 7 juta dollar AS kepada sejumlah dewan pimpinan cabang. Uang 7 juta dollar AS tersebut, katanya, berasal dari Adhi Karya selaku pelaksana proyek Hambalang.

Sementara Anas dalam sejumlah kesempatan, membantah terlibat kasus Hambalang. Dia juga menegaskan tidak ada politik uang dalam kongres Partai Demokrat. "Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas, dalam satu kesempatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com