Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa Dault Merasa Difitnah Andi Mallarangeng

Kompas.com - 08/06/2012, 11:08 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Jumat (8/6/2012), merasa difitnah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus proyek Hambalang. Pasalnya, beberapa kali Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat menyatakan, pihaknya hanya meneruskan proyek yang dijalani oleh Menteri Pemuda dan Olahrga sebelumnya, yaitu Adhyaksa Dault.

"Beberapa kali dia menyatakan, saya hanya meneruskan proyek yang sudah dijalani oleh Menpora sebelumnya. Memang benar, proyek itu awalnya direncanakan oleh saya selaku Menpora," ungkap Adhyaksa kepada Kompas, Jumat pagi ini.

Namun, nilai proyeknya hanya Rp 125 miliar. Proyek itu juga belum bisa berjalan karena anggarannya masih ditahan Kementerian Keuangan. "Karena belum ada sertifikatnya, Kementerian keuangan memberi tanda bintang di pos anggarannya sehingga belum bisa dicairkan. Jadi, periode saya belum bisa dibangun," ujarnya.

Menurut Adhyaksa, lahannya juga masih disurvei karena kontur berbukit-bukit dan tanah keras serta kalau hujan, tanahnya seperti bubur.

"Justru zaman Andi Mallarangeng yang tiba-tiba bisa muncul sertifikat, dan dananya dinaikkan sampai Rp 1,25 triliun dari sebelumnya hanya Rp 125 miliar. Bahkan, proyeknya pun dijadikan proyek multiyears (tahun jamak). Nah, yang merancang itu semua adalah Andi, dan bukan saya. Saya hanya menganggarkan untuk satu tahun anggaran sebesar Rp 125 miliar," papar Adhyaksa lagi.

Adhyaksa meminta supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki latar belakang mengapa Andi Mallarangeng mengubah nilai proyeknya menjadi Rp 1,25 triliun dari sebelumnya Rp 125 miliar. "Mengapa pula dijadikan sport centre di lahan yang tidak layak? Mengapa juga penganggarannya dijadikan penganggaran dengan tahun jamak, untuk apa? Nah, itulah yang harus diungkap KPK dari motivasi Andi. Jadi, jangan memfitnah saya," tutur Adhyaksa lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com