Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora Tak Tahu Sertifikat Hambalang Diurus Anas

Kompas.com - 07/06/2012, 14:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku tak tahu jika ada pihak luar Kemenpora ikut mengurus sertifikat lahan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Andi mengaku bahwa sertifikat itu hanya diurus oleh jajarannya.

"Jadi sertifikat sudah diurus sejak awal 2004 . Bagi kami di Kemenpora, pengurusan itu dilakukan oleh pejabat Kementerian. Kalau orang-orang di luar kementerian yang terlibat, kami tidak ketahui," kata Andi seusai rapat dengan Komisi X di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2012).

Seperti diberitakan, politisi Partai Demokrat Ignatius Mulyono mengaku bahwa Anas Urbaningrum pernah memintanya menanyakan penyelesaian sertifikat Hambalang kepada Ketua Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto. Saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya, Ignatius mencoba menghubungi Joyo, namun tidak pernah bisa. Dia lalu menghubungi Sekretaris Utama BPN. Ignatius lalu mendapat jawaban bahwa penyelesaian surat tanah Hambalang masih dalam proses. Tiga minggu kemudian, dia diberi kabar bahwa sertifikat telah selesai dan dapat diambil. Sertifikat itu lalu diserahkan ke Anas.

Dalam rapat di Komisi X, Andi mengklaim proyek senilai Rp 1,2 triliun itu telah mengikuti semua prosedur mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Dia meminta agar semua pihak menunggu hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait proyek itu.

"Kalau ada penyimpangan, siapapun harus bertanggungjawab," kata Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com