Priyo: Angkat Wamen Penting Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengangkat kembali semua wakil menteri (wamen) untuk efisiensi anggaran negara. Menurut Priyo, Presiden cukup mengangkat wamen di kementerian yang penting saja.

"Disisir kementerian yang penting saja," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 6/6/2012 ), menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan wamen.

Sebelumnya, MK memutuskan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet bertentangan dengan UUD 1945 . Dengan demikian, penjelasan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun keberadaan wamen yang diatur dalam Pasal 10, menurut MK, sejalan dengan konstitusi. Namun, MK menyatakan keppres pengangkatan masing-masing wamen perlu diperbaruhi. Dengan demikian, wamen saat ini dalam status quo.

Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, jika presiden ingin mengangkat kembali wamen, jabatan wamen harus dimasukkan kedalam jajaran kabinet. Akibatnya, seluruh perlakuan wamen sama dengan menteri.

Priyo mengatakan, pengeluaran negara bakal membengkak jika semua wamen yang saat ini berjumlah 19 orang (minus wamen ESDM yang masih kosong) masuk ke dalam kabinet. Pemerintah harus memberikan gaji, tunjangan, fasilitas setara menteri kepada wamen.

Apalagi, Presiden baru menggalakkan program hemat energi untuk mencegah ancaman defisit APBN. "Sekarang terpulang pada Presiden," kata Priyo.

Jika Presiden memutuskan melanjutkan jabatan wamen, lanjut Priyo, sebaiknya beban tugas dan kewenangan wamen diperjelas. Langkah itu untuk mencegah dualisme kepemimpinan di kementerian.

"Jangan ada matahari kembar. Para Dirjen dan deputi itu loyal kepada siapa? Menteri atau wakil menteri," pungkas politisi Partai Golkar itu.