Kompas.com - 06/06/2012, 13:14 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana tetap bekerja meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan jabatan wakil menteri dalam keadaan status quo. Kondisi status quo berarti wakil menteri tidak dapat menjalankan tugasnya selama presiden belum mencabut Keputusan Presiden soal pengangkatan mereka yang dianggap MK inkonstitusional.

"Saya tetap bekerja, sekarang sedang di Palembang, kunjungan kerja," kata Denny melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Rabu (6/6/2012).

Menurut Denny, dirinya dan 17 wamen lain tetap bekerja seperti biasa sesuai dengan putusan MK yang menguatkan konstitusionalitas wamen dan menegaskan kalau pengangkatan wamen merupakan hak prerogatif presiden.

Meskipun menyatakan jabatan wamen sesuai konstitusi, MK melalui putusannya, Selasa (5/6/2012), menyatakan proses pengangkatan wamen yang bersumber dari penjelasan norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara inkonstitusional.

MK membatalkan penjelasan Pasal 10 yang bunyinya, "Yang dimaksudkan dengan wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet". Ketentuan pasal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 130 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    UPDATE 6 Desember: 289.320 Spesimen Covid-19 Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR 0,56 Persen

    Nasional
    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Jokowi Minta Vaksinasi untuk Anak 6-11 Tahun Segera Dilaksanakan

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 4.054 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Polri Kerahkan 1.117 Personel Brimob ke Lumajang, Bantu Penanganan Dampak Erupsi Semeru

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: Ada 5.642 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    UPDATE 6 Desember: Tambah 2.005, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.108.297

    Nasional
    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Desember: 143.876 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

    Nasional
    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

    Nasional
    Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

    Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

    Nasional
    Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

    Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

    Nasional
    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

    Nasional
    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

    Nasional
    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.