Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Temuan ICW Diserahkan ke Anggota Komisi XI

Kompas.com - 04/06/2012, 21:08 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang dinilai bermasalah akan diserahkan ke anggota Komisi XI. "Mereka sudah kita kasih kesempatan kok. Mereka tidak gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Datanya tetap saya berikan ke semua anggota komisi," sebut Harry, di DPR, Senin (4/6/2012).

Ia mengatakan, DPR tidak akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan ICW yang seharusnya berlangsung pada minggu lalu. Tetapi, ia tetap akan memberikan laporan tertulis ICW yang diberikan hari ini ke DPR kepada anggota Komisi XI. "Data itu akan saya serahkan pada komisi. Saya sudah ngomong kepada komisi kayaknya sudah tidak ada waktu lagi untuk ICW," sambung dia.

Harry pun mengatakan, digunakan atau tidak data tersebut itu terserah anggota komisi. "Terserah anggota komisi mau menggunakan atau tidak menggunakan," kata dia.

Adapun, Komisi XI akan langsung melanjutkan agenda terkait pemilihan anggota DK OJK dengan rapat dengar pendapat (RDP) bersama panitia seleksi calon anggota DK OJK. Dalam rapat itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari para anggota dewan.

Lalu, menurut Harry, DPR menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota pada hari Kamis (7/6/2012). "Agenda belum berubah sampai sekarang. Mulai jam 10.00 WIB," pungkas Harry.

ICW menilai ada lebih dari 10 kandidat anggota DK OJK yang bermasalah. Nama-nama yang dimaksud disampaikan dalam lampiran masukan tertulis kepada Komisi XI DPR, Senin. ICW melalui Apung Widadi dari Divisi Korupsi Politik, dalam siaran persnya, menyebutkan, terdapat lima calon anggota DK OJK yang memiliki konflik kepentingan dengan Menteri Keuangan selaku ketua panitia seleksi, yakni Agus DW Martowardojo, dan Gunarni Soeworo selaku Komisaris Mandiri. Dari lima calon tersebut, empat orang di antaranya adalah rekanan dari Bank Mandiri. Sementara seorang di antaranya adalah staf khusus Menteri Keuangan.

Empat calon DK OJK memiliki konflik kepentingan dengan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Selain temuan itu, ada pula satu calon yang berkonflik kepentingan dengan salah satu anggota panitia seleksi yang berasal dari bank yang sama, yakni Gunarni Soeworo selaku anggota Direksi Bank Niaga. "Terdapat satu calon yang jelas-jelas terlibat dalam kasus pengangkatan Anindya Bakrie sebagai anggota Direksi Bakrie Telkom, padahal yang bersangkutan melakukan insider trading yang masih diloloskan. Hal ini diduga merupakan konflik kepentingan dari atau dengan salah seorang anggota panitia seleksi, Ahmad Fuad Rahmani, yang juga terjerat kasus yang sama," kata Apung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

    Nasional
    Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

    Nasional
    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

    Nasional
    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

    Nasional
    Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

    Nasional
    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com