Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Tak Perlu Dirikan Negara Islam

Kompas.com - 01/06/2012, 10:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pancasila, sebuah ideologi dan falsafah Indonesia, merupakan hasil final perjuangan umat Islam. Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian dan pengamalan yang benar, murni, dan konsekuen.

"Dengan demikian, tidak perlu ada aspirasi untuk mendirikan negara Islam karena nilai-nilai dan aspirasi Islam telah diejawantahkan dalam Pancasila," kata Ketua Pengurus Besar NU Said Aqil Siroj ketika menyampaikan pidato berjudul "Menegakkan Kembali Pancasila" pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Turut hadir pada peringatan ini, di antaranya, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, dan Wakil Presiden ke-10 RI M Jusuf Kalla, pimpinan fraksi di Parlemen, dan lainnya.

Said mengatakan, setiap individu ataupun organisasi yang secara terang-terangan melawan ideologi Pancasila harus ditetapkan sebagai organisasi kriminal, bahkan subversif, dan tidak boleh mengembangkan ajarannya di Indonesia. Tanpa merinci, Said mengatakan, banyak hukum dan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut Said, hukum dan undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali karena jelas-jelas merugikan, merusak, dan menyengsarakan rakyat dan negara Indonesia. "Padahal, jelas, tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Said.

Terkait polemik Hari Lahir Pancasila yang dinilai Said membahayakan dan dapat mengaburkan nilai sejarahnya, pimpinan lembaga tinggi negara harus tegas mengambil keputusan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945.

"Ini dinyatakan oleh penggalinya sendiri, yaitu Bung Karno, serta dibenarkan para ulama seperti KH Wahab Hasbullah dan KH Saifuddin Zuhri. Dengan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi pergeseran terhadap sejarah dan status Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com