Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Panja Hambalang dan Kemenpora Dibatalkan

Kompas.com - 30/05/2012, 22:42 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panja Hambalang di Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat pembahasan proyek tersebut dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di Komisi Olahraga, DPR RI, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Hal ini karena jumlah peserta rapat dari DPR hanya tujuh orang dari jumlah total 26 orang. Tak diketahui alasan ketidakhadiran para anggota dewan tersebut.

"Tanyakanlah sama mereka kenapa tidak hadir. Kan berbeda fraksi. Saya sendiri juga kesal. Harusnya malam ini kita mendapat keterangan dari Kemenpora. Kalau saya sendiri sudah komit dari awal agar panja ini bisa berjalan lancar," kata anggota Panja, Dedi Gumelar di ruang rapat, Rabu malam.

Hadir dalam rapat ini Sesmenpora, Yuli Mumpuni beserta jajarannya, yang hanya tersenyum simpul mendengar rapat dibatalkan. Menurut Dedi, malam ini ia telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan mengenai permasalahan di proyek Hambalang. Salah satunya mengenai anggaran tahun jamak (multi years) di proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut.

"Persetujuan itu Menkeu atas dasar permohonan pemerintah kan. Harusnya kelengkapannya ada enggak rekomendasi dari komisi X. Mengapa diberikan persetujuan itu tanpa melalui pembahasan di Komisi X," tuturnya.

Selain itu, kata dia, Panja Hambalang berniat memberikan rekomendasi agar dilakukan studi kelayakan area proyek dari Kementerian PU. Ini dilakukan untuk mengetahui penyebab amblesnya tanah di area proyek seluas 35 hektar tersebut dan kecocokan tanah untuk pembangunan proyek.

"Studi kelayakan penting, karena ada tanahnya yang ambles di sana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com