Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Distop, Proyek Hambalang Pasti Molor

Kompas.com - 30/05/2012, 21:23 WIB
Maria Natalia

Penulis

HAMBALANG, KOMPAS.com — Ketua kerja sama operasi (KSO) proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Purwadi Hendro, menyatakan bahwa proyek tersebut tidak akan selesai sesuai dengan target waktu dari pemerintah, yaitu 31 Desember 2012. Hal ini karena proyek tersebut telah dihentikan untuk sementara waktu sejak pertengahan Mei 2012.

Saat ini pekerjaan proyek itu baru mencapai 47 persen. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, sejauh ini beberapa bangunan yang telah berdiri adalah bangunan asrama untuk atlet senior dan yunior. Asrama itu terdiri dari asrama putra dan putri untuk SMP dan SMA. Selain itu, ada juga masjid yang telah dibangun di atas jalan masuk menuju asrama.

"Mulai Mei ini distop dulu proyek keseluruhannya karena tidak ada biaya untuk tahun ke-3 dari Kemenpora. Masih dibahas," kata Hendro kepada para wartawan di kompleks Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat (30/5/2012).

Ia menyatakan, pemberhentian sementara pada proyek ini sudah lebih dulu dilakukan pada dua bangunan yang diruntuhkan, yaitu power house III dan fondasi lapangan bulu tangkis. Pemberhentian dilakukan pada Desember 2011 karena amblesnya tanah di area proyek. 

Akibat banyaknya permasalahan dalam pembangunan proyek ini, Hendro menargetkan proyek ini selesai pada Agustus 2013. "Jadi, anggaran di tahun ke-3 ini dananya belum turun, tapi tahun ke-1 dan ke-2 itu sudah ada. Ini tidak mungkin selesai pada 2012 karena sedang dihentikan, jadi target Agustus tahun ini 2012 desainnya segera selesai terkait tanah yang mengalami pelapukan, dan Agustus 2013 target proyek secara keseluruhan ini selesai," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan, dengan pemberhentian sementara ini, penerimaan murid baru pada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Dasar Nasional Hambalang akan disesuaikan dengan selesainya proyek tersebut. "Rencananya kan penerimaan tahun 2013-2014. Nanti akan disesuaikan," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com