Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Opsi Perbaikan di Hambalang

Kompas.com - 30/05/2012, 18:25 WIB
Maria Natalia

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Pelaksana proyek pembangunan gedung pusat olahraga di Hambalang, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihadapkan pada tiga pilihan untuk melanjutkan pembangunan gedung yang ambles.

Dua bangunan yang akan direlokasi adalah bagian power house III dan fondasi lapangan bulu tangkis. Salah satu staf dari perwakilan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Adhi Karya dan PT Wika Karya, Haryanto, mengatakan, pembangunan kembali gedung itu bisa dilakukan melalui tiga opsi. Pilihan pertama, gedung itu tetap dibangun di lahan yang sama, tetapi menggunakan gambaran konstruksi baru.

"Sebelumnya dibuat dengan tipe berundak-undak. Kalau dibangun lagi di lokasi itu, berarti dengan konstruksi baru lagi," kata Haryanto di kompleks Hambalang, Rabu (30/5/2012).

Alternatif kedua, pihak pelaksana proyek harus mencari lokasi baru untuk membangun dua bangunan itu. Ini dilakukan jika tanah di lokasi awal tak dapat ditempati lagi. "Ternyata tempat lain tidak ada. Kalau ada pun, bangunan lain dikorbankan. Namun, tidak mungkin bangunan lain dikorbankan, pasti akan ada komplain dari pihak pengurusnya," lanjutnya.

Pilihan terakhir, pelaksana proyek terpaksa harus mempertimbangkan untuk membatalkan pembangunan lapangan bulu tangkis. Ada atau tidaknya lapangan bulu tangkis, kata dia, tidak memengaruhi rencana awal proyek.

Untuk opsi ketiga itu, Haryanto menyatakan bahwa pembangunan power house III tetap harus berada dalam area proyek karena keberadaannya sangat dibutuhkan. "Kalau power house-nya harus dibangun, tidak bisa tidak. Kalau tidak, bangunan elite putra-putri, panahan akuatik, tidak bisa berfungsi karena tidak ada air dan listrik," ujarnya.

Namun, kini tiga pilihan itu masih dipertimbangkan karena pihak pelaksana proyek menunggu hasil evaluasi dan penelitian terkait penyebab amblesnya tanah di area proyek pada 14-15 Desember 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

    Nasional
    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

    Nasional
    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

    Nasional
    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

    Nasional
    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

    Nasional
    Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

    Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com