Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Akan Hadirkan Menkeu di Persidangan

Kompas.com - 23/05/2012, 16:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Wa Ode Nurhayati, tersangka kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infastruktur Daerah (DPID) akan berupaya menghadirkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo sebagai saksi meringankan Wa Ode dalam persidangan nantinya. Hal ini dilakukan setelah Menkeu sempat menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan Wa Ode dalam proses penyidikan.

"Kami akan maksimalkan memohon ke majelis hakim untuk tidak melihat sebagai permohonan kosong tetapi permohonan dengan segala isi yang luar biasa besar, akan tetap kami minta, itu adalah hak Wa Ode," kata salah satu pengacara Wa Ode, Abrab Paproeka di gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/5/2012).

Menurut Abrab, kesaksian Menkeu penting untuk meringankan kliennya. Menteri Agus dianggap tahu seputar proses pengalokasian DPID yang merupakan kewenangan Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Keuangan tersebut. Abrab menilai ada pelanggaran yang dilakukan pimpinan Banggar DPR dan pimpinan DPR terkait proses pengalokasian DPID itu.

"Itu mengenai surat Menkeu yang dikirimkan, saya tahu itu bukan sebutan asal-asalan, tapi itu punya substansi yang besar, apa yang dibutuhkan klien kami berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang apa yang mereka sebut DPID pada Oktober 2010," paparnya.

Wa Ode sebelum ini mengatakan kalau Menkeu mengirim surat ke Banggar DPR melalui pimpinan DPR yang mempertanyakan hilangnya sejumlah daerah dari daftar penerima dana DPID. "Kami mencatat ada sekitar 95 daerah yang telah disepakati DPID dan itu dialihkan ke daerah lain dengan jumlah anggaran dana bervariasi," ujar Abrab.

Adapun kasus dugaan suap DPID yang menjerat Wa Ode akan masuk tahap persidangan dalam waktu dekat. Hari ini, berkas pemeriksaan Wa Ode dilimpahkan ke tahap penuntutan. Paling cepat, dalam jangka waktu 14 hari, berkas tersebut masuk ke pengadilan.

Dalam persidangan nantinya, Wa Ode akan didakwa dua perkara sekaligus, yakni dugaan suap DPID dan tindak pidana pencucian uang terkait kepemilikan uang Rp 10 miliar dalam rekeningnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com