Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Soal Lady Gaga, Polisi Tak Boleh Berpihak

Kompas.com - 21/05/2012, 17:39 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan meminta kepolisian tidak berpihak kepada satu kelompok terkait penyelenggaraan konser Lady Gaga bertajuk "The Born This Way Ball Tour" pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Polisi harus mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik yang mendukung dan menentang konser yang dimotori promotor Big Dady.

"Pemerintah juga perlu mendengarkan semua aspirasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2012).

Menurut Julian, baik pihak yang mendukung dan menentang perlu duduk bersama dan mencari solusi yang paling baik terkait penyelenggaraan konser yang berlangsung sekitar 2-3 jam ini. Sebuah keputusan diambil berdasarkan kesepahaman semua pihak. Namun, Julian meminta masyarakat menghormati putusan yang akan diambil Polri. "Karena polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Julian.

Saat ini Polri masih menganalisis rencana konser Lady Gaga. Belum ada putusan final terkait pemberian izin penyelenggaraan konser. "Kepolisian masih mengevaluasi, menganalisis, dan mengoordinasikan masalah ini. Masih ada waktu, mudah-mudahan antara yang pro dan kontra bisa dicarikan titik temu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Menurut Djoko, posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat atau opini dari mana pun, baik yang pro maupun kontra dengan adanya konser Lady Gaga di Indonesia. Kementerian Polhukam dan kepolisian tengah mencari titik temu atau kompromi atas pro kontra itu.

"Sekarang sangat mencuat seolah-olah kepolisian lemah sehingga kepolisian menyetujui (konser itu) dibatalkan atas dasar desakan sekelompok kecil masyarakat. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu," katanya.

Dari komunikasi yang dilakukannya dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Djoko menyampaikan bahwa Polri sedang menganalisis dan mengevaluasi semua masukan dan opini masyarakat. Tujuannya agar setiap penyelenggaraan konser dari luar negeri itu mempertimbangkan seluruh aspek, baik keamanan maupun kenyamanan, serta bagaimana publik terpuaskan oleh pertunjukan itu.

Djoko membantah bahwa evaluasi dan analisis itu hanya sekadar mengikuti desakan atau pandangan suatu kelompok. Djoko juga telah menginstruksikan agar kepolisian berkompromi dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan manajemen artisnya. "Instruksi saya apa bisa dikompromikan, diberi persyaratan, misalnya penampilannya harus sesuai dengan budaya sosial masyarakat di Indonesia. Lagu-lagu dan syairnya disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia, kemudian tata panggung dan geraknya," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com