Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Identifikasi Korban Sukhoi Capai Rp 800 Juta

Kompas.com - 20/05/2012, 21:39 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 12 hari bekerja, Kepolisian RI menghabiskan dana sebesar Rp 800 juta untuk proses identifikasi korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100. Dana yang digunakan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) ini berasal dari pos anggaran darurat APBNP 2012.

"Itu dana kontingensi digunakan dalam rangka sarana dan prasarana pemeriksaan DNA, " jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Boy Rafli Amar, dalam jumpa pers di RS Polri Raden Said Sukanto, Jakarta Timur, Minggu (20/5/2012).

Sejak terjadinya kecelakaan pesawat buatan Rusia itu 9 Mei lalu, Polri membentuk tim DVI yang terdiri dari 150 orang. Tim itu terdiri dari tim ahli Mabes Polri, Polda Jawa Barat, dan bantuan tim identifikasi dari Rusia. Tim ini tersebar di sejumlah posko DVI yaitu di sekitar lokasi jatuhnya pesawat, di Gunung Salak, 3 tim di ante mortem (data riwayat hidup sebelum meninggal) di Bandara Halim Perdana Kusuma dan 6 tim post mortem di RS Polri.

"Mereka bekerja 24 jam. Dibagi dalam 3 shift dan tidak mengenal libur, karena masyarakat dan negara asing menuntut kita bekerja cepat, tepat, dan akurat. Dengan kerja keras, maka seluruh korban yang dinyatakan hilang, berhasil kita identifikasi," kata Boy.

Tim DVI melakukan identifikasi korban kecelakaan Sukhoi melalui potongan tubuh jenazah yang ditemukan tim SAR di Gunung Salak. Tim ini mengumpulkan data ante mortem yang didapat dari keluarga korban dan post mortem (data setelah meninggal) milik 45 korban.

Awalnya, DVI Polri tidak menargetkan waktu tertentu dalam proses identifikasi ini, karena banyaknya jenazah yang tidak utuh saat ditemukan di lokasi. Saat itu, Direktur Eksekutif DVI, Komisaris Besar Anton Castilani menyatakan berdasarkan pengalaman, proses identifikasi membutuhkan waktu dua minggu. Namun, dalam waktu 12 hari, ternyata DVI berhasil menuntaskan identifikasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

    Nasional
    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

    Nasional
    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

    Nasional
    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

    Nasional
    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

    Nasional
    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

    Nasional
    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

    Nasional
    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

    Nasional
    Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

    Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

    Nasional
    Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

    Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

    Nasional
    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

    Nasional
    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

    Nasional
    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com