Kompas.com - 18/05/2012, 06:21 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Yusril Ihza Mahendra bertukar pikiran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Kamis (17/5/2012) pukul 21.00-22.30 WIB.

Menurut pakar hukum tata negara itu, Presiden Yudhoyono mendiskusikan putusan sela PTUN Jakarta, yang menunda pelaksanaan Keppres 40 dan 48 Tahun 2012, tentang pemberhentian Agusrin dan pelantikan Junaidi Hamsyah sebagai Gubernur Bengkulu definitif.

"Saya katakan kepada Presiden bahwa keppres tersebut mengandung kesalahan, bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar Yusril lewat rilis yang diterima Tribun.

Karena cukup alasan, lanjut Yusril, maka pengadilan menunda pelaksanaan keppres tersebut hingga ada putusan yang berkekuatan tetap. Kepada Presiden Yudhoyono, Yusril menuturkan, proses di pengadilan berlangsung cepat karena waktu yang sangat mendesak, namun telah memenuhi ketentuan hukum acara tentang proses pemeriksaan cepat.

"Presiden memahami dan menghargai upaya pengadilan dalam melakukan kontrol terhadap keputusan presiden. Beliau legowo menerima putusan tersebut, dan akan menaatinya," ungkap Yusril.

Presiden, menurut Yusril, telah memerintahkan Mendagri untuk melakukan penundaan keppres tersebut. Jika Agusrin dibebaskan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan KPK, Presiden Yudhoyono berjanji mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Gubernur Bengkulu.

"Ini tidak hanya berlaku bagi Agusrin, tapi bagi semua kepala daerah yang mengalami masalah yang sama. Pemerintah akan bersikap hati-hati dalam memberhentikan kepala daerah, jangan sampai melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas koreksi yang ditujukan kepada pemerintah agar terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan," papar Yusril.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Nasional
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Nasional
Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Fakta Persidangan Rizieq: 3.000 Orang Menyambut di Megamendung, 20 Orang Reaktif Pascakerumunan

Nasional
Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X