Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazar dan Nunun Contoh Negatif "Justice Collaborator"

Kompas.com - 16/05/2012, 19:27 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyinggung Mohammad Nazaruddin dan Nunur Nurbaeti sebagai contoh saksi pelapor yang bekerja sama atau justice collaborator.

Sayangnya, keduanya disinggung sebagai contoh negatif.

"Kalau buron sampai Kolumbia, buron sampai Thailand, Malaysia, orang itu tidak bisa lagi dikatakan ingin bekerja sama," ujar Denny Indrayana dalam Diskusi Media tentang Justice Collaborator di Auditorium Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Sebagaimana diketahui, Nazar ditangkap di Kolumbia pada awal Agustus 2011, sedangkan Nunun Nurbaeti tertangkap di Thailand pada 7 Desember 2011.

Keduanya sempat dinyatakan sebagai buron KPK lantaran tidak memenuhi panggilan KPK setelah berstatus tersangka dengan cara melarikan diri ke luar negeri.

Menurut Denny, unsur pokok untuk menjadi justice collaborator adalah keinginan untuk bekerja sama dengan pihak penyidik dalam upaya mengungkap.

Mantan Staf Khusus Presiden itu merujuk pada Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Kepala LPSK Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Menurut Peraturan Bersama tersebut yang tergolong Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang mau bekerja sama dan secara nyata menunjukkan ikhtiar untuk mengungkap kasus dalam kejahatan terorganisir.

"Contoh nyatanya Agus Tjondro. Dia mau bekerja sama, dia melapor dan sebelumnya dia sudah mengembalikan uang suap yang diterima," lanjut Denny.

Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan seorang terpidana untuk menjadi justice collaborator.

Andaikata dari pihak penyidik maupun pengadilan, peluang tersebut relatif tertutup, masih ada kesempatan bagi terpidana untuk bekerja sama mengungkap kasus tertentu.

"Bisa saja kalau dari sisi Kemenkumham karena masih bisa diberikan remisi. Jadi, terpidana yang mau bekerja sama masih ada kesempatan menerima keringanan hukuman," papar Denny dalam diskusi bertema Sistem Hukum dan Perlindungan Justice Collaborator.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com