Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benny: Polisi Larang Lady Gaga tetapi Biarkan Prostitusi

Kompas.com - 16/05/2012, 16:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman mengkritik sikap Kepolisian yang tidak memberi rekomendasi atas konser Lady Gaga yang hendak digelar pada 3 Juni 2012. Menurut Benny, sikap Kepolisian itu tidak masuk akal.

Benny membandingkan sikap Kepolisian itu dengan sikap menutup mata atas praktik prostitusi selama ini. Benny menyebut masih banyaknya pekerja seks asal Asia Tengah yang masuk ke Indonesia. Begitu pula dengan praktik judi.

"Orang Uzbeskistan yang jadi PSK dibuka selebar-lebarnya, sedangkan kelompok musik dunia yang hendak mengekspresikan kehebatan dan kecanggihan budayanya tidak diperbolehkan. Aneh ini. Institusi Kepolisian masih menggunakan pendekatan moralistik tetapi sarat dengan inkonsistensi," kata Benny di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tak memberi rekomendasi lantaran banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.

Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser-konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.

Benny mengatakan, Kepolisian tidak boleh tunduk terhadap desakan organisasi masyarakat, salah satunya Front Pembela Islam (FPI). Seperti diketahui, FPI menolak keras Lady Gaga datang ke Indonesia. Bahkan, FPI bakal mencegat penyanyi lagu "Alejandro" itu di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

"Masa Polri melarang hanya (karena) tekanan FPI? Kalau betul larangan itu karena FPI, sejak kapan institusi Kepolisian tunduk kepada FPI. Kalau Kepolisian tidak mampu menghadapi FPI, saya minta Kepolisian 'lempar handuk'," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com