Yudhoyono dan Kim Tak Dalami Isu HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) Kim Yong Nam, ketika melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/5/2012), tak secara rinci membahas terkait perkembangan masalah hak asasi manusia  di kedua negara.

Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, posisi Indonesia terkait isu HAM di Korea Utara sangat tegas. Posisi Indonesia senantiasa berevolusi dan berkembang. Pada awalnya, Indonesia menentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korut. Marty tak merinci resolusi yang dimaksud.

"Namun, dalam beberapa waktu ini, kita telah menyesuaikan posisi kita agar Korut bisa meningkatkan terkait HAM dengan tidak lagi menentang resolusi Korut di PBB," kata Marty.

Sebelumnya, beberapa pihak mendesak pemerintah agar menjadikan pertemuan hari ini lebih dari sekadar pertemuan pragmatis, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan mendasar di Korut, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan kelaparan yang melanda rakyat negara itu.

Dalam siaran persnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan baru saja bertemu Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelanggaran HAM di Korut, Marzuki Darusman, Minggu lalu.

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, dalam pertemuan itu tim yang dipimpin Marzuki Darusman memaparkan banyak pelanggaran HAM berat terjadi di Korut. Dari catatan tim diketahui sedikitnya terdapat 154.000 tahanan politik di enam kamp konsentrasi besar di negeri itu.

Banyak dari mereka dipenjara dan dihukum kerja paksa tanpa diadili. Selain dipaksa bekerja lebih dari 10 jam setiap hari, para tahanan politik itu juga tidak mendapat makanan dan pelayanan medis yang layak. Akibatnya, banyak tahanan politik yang sakit dan tewas. Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga dan disiksa secara fisik.

Persoalan lain yang juga sangat mendesak adalah penanganan masalah kelaparan yang melanda sebagian besar rakyat Korut. Kelaparan akibat salah urus negara itu sudah terjadi sejak tahun 1990-an dan diyakini telah memakan korban jiwa lebih dari dua juta orang.

Kondisi buruk itu juga mengancam nyawa lebih dari 60 persen anak-anak di Korut. Mereka rentan kelaparan dan kekurangan gizi.

"Jadi, sangat tidak logis dan tidak humanis jika Indonesia ingin membangun dialog, sementara jutaan orang di sana menderita. Kami juga minta Pemerintah Korut segera mengundang Pelapor Khusus PBB ke sana," kata Haris.