Rapat Selesai, Akbar Menghilang dan Ical Bungkam

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat internal Partai Golkar antara DPP Partai Golkar dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang dimulai pukul 20.00 malam tadi baru usai sekitar pukul 23.15 WIB. Namun, suasana seusai rapat di kantor DPP Golkar itu tampak berubah. Dua tokoh utama, yaitu Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung, tak mau mengomentari hasil rapat itu.

Aburizal yang akrab disapa Ical memilih tak menjawab pertanyaan wartawan terkait hasil rapat tersebut. Padahal, salah satu hal yang dibahas dalam rapat itu menyangkut wacana pencalonan tunggal dirinya sebagai calon presiden dari Golkar yang belakangan ditentang oleh Dewan Pertimbangan (Wantim). Salah satu yang menentangnya adalah Akbar Tandjung.

"Tanya saja pada Pak Idrus (Sekjen DPP Golkar Idrus Marham)," kata Ical sambil berlalu memasuki mobil pribadinya, Selasa (8/5/2012) malam.

Sementara itu, Akbar tak terlihat seusai rapat tersebut. Saat dihubungi melalui telepon seluler, ia pun tidak merespons. Padahal, kedua tokoh senior Golkar itu sempat terlihat akrab saat rapat tersebut akan dimulai.

Sebelum rapat berlangsung, Akbar sempat menyatakan bahwa Golkar juga memiliki Jusuf Kalla (JK) sebagai tokoh partai yang punya peluang besar menjadi capres pada Pemilu 2014. "Ya, Pak JK memang tokoh Golkar. Kita lihat dulu, kalau memang sistemnya terbuka seperti yang kami usulkan, maka tentu beliau punya peluang besar," ujarnya.

Dalam jumpa pers seusai rapat, Idrus Marham mengatakan tak ada keputusan dalam rapat itu. Hal itu dikarenakan agenda rapat hanya konsultasi antara DPP dan Wantim. Ia membenarkan bahwa salah satu pembahasan memang mengenai pencalonan tunggal Ical untuk Pemilu 2014 nanti.

Idrus membantah adanya ketidakcocokan antara DPP dan Wantim Golkar mengenai pencalonan Ical. "Dari tadi kesepakatan yang ada, kita ingin Golkar ini besar, kita ingin capres dari Golkar yang menang. Belajar dari sejarah setelah era Reformasi, belum pernah calon dari Golkar ini menang. Jadi semangat dan kesepakatan itu sama antara Dewan Pertimbangan dan DPP. Jadi saya kira tidak ada masalah," kata Idrus.