JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi secepatnya menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat. Pasalnya, kasus itu dinilai mempengaruhi tingkat dukungan publik terhadap Partai Demokrat (PD).
"Kalau berlama-lama, ini berpengaruh kepada rating Partai Demokrat di hadapan publik. Oleh karena itu, jangan sampai dikesankan bahwa KPK ini juga terkena agenda politik dari parpol lain. Itu saja permintaan kami," kata Hayono Isman anggota Dewan Pembina PD di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Hal itu dikatakan Hayono ketika dimintai tanggapan dugaan keterlibatan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan KPK.
Hayono mengatakan, pihaknya berharap KPK segera menetapkan tersangka jika ada kader PD terlibat kasus itu. Sebaliknya, kata dia, segera disampaikan ke publik jika tidak ada keterlibatan.
"Sikap kami jelas bahwa siapapun pengurus, apakah di departemen, pengurus harian, termasuk ketua umum, apabila jadi tersangka maka otomatis berhenti sebagai pengurus," kata Hayono.
Seperti diberitakan, sampai saat ini KPK telah memeriksa lebih dari 50 orang, salah satunya istri Anas, Athiyah Laila, terkait penyelidikan kasus Hambalang. KPK juga berencana memeriksa Anas dalam kasus ini.
Penyelidikan kasus pembangunan pusat olahraga Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Grup Permai beberapa waktu lalu terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games.
Nazaruddin menyebut Anas sebagai pihak yang mengatur proyek pembangunan Hambalang. Anas berulang kali membantah terlibat kasus korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.