Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasionalisme Elit Bangsa Patut Dipertanyakan

Kompas.com - 30/04/2012, 16:29 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Penyikapan secara tegas dan bermartabat terhadap berbagai kasus pelecehan bangsa maupun atas penistaan kedaulatan negara yang kerap dilakukan Malaysia, sejauh ini memang cenderung diabaikan elit nasional.

Hal itu bisa jadi pertanda semakin merosotnya nilai nasionalisme di kalangan pemimpin nasional.

"Ini amat memprihatinkan. Sebagai anal bangsa, dan semua komponen bangsa perlu menumbuhkan kembali komitmen dan rasa nasionalisme keindonesiaan," ujarn Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (30/4/2012).

Menurut Syahganda, kepemimpinan elit nasional yang mengendalikan pusat pemerintahan dan politik kepartaian tidak berperan signifikan dalam mengedepankan semangat nasionalisme, yang seharusnya merespon keras kasus penyeborotan wilayah kedaulatan negara oleh pihak Malaysia.

"Termasuk, kasus tiga TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang diberondong tembakan lima polisi Malaysia hingga tewas mengenaskan, juga membuktikan para elit kita kehilangan jati dirinya sebagai tokoh bangsa," jelasnya.

Karena itu, ia tak merasa heran mengapa Presiden Susilo Bambang Yudoyono, atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Abdurizal Bakrie dan Megawati Seokarnoputri serta pemimpin partai politik lainnya tidak bersuara lantang menghadapi Malaysia, terkait tragedi penembakan memilukan para TKI tersebut.

"Lalainya sikap elit nasional atas kematian tiga TKI itu bukan lagi semata-mata lamban namun justru tergolong kurang peduli pada nasib anak bangsanya sendiri," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com