Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Hanya Ical, Perpecahan Golkar Akan Besar

Kompas.com - 28/04/2012, 14:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang menutup peluang bagi tokoh lainnya selain Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014 dinilai akan berdampak pada besarnya perpecahan di internal partai.

"Bisa berpengaruh buruk bagi Golkar. Akan ada perpecahan paling besar," kata Ketua DPD II PG Banda Aceh, Muntasir Hamid, ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/4/2012).

Muntasir dimintai tanggapannya soal keputusan DPP PG menggelar rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) pada Juni 2012 mendatang. Dalam rapimnasus itu, Ical akan ditetapkan sebagai capres dari Partai Golkar. DPP Partai Golkar sedianya tidak akan membicarakan tokoh lain selain Ical.

Menurut Ical, langkah DPP itu untuk meneruskan hasil rapimnas II yang menetapkan dirinya sebagai capres. Jika tak dilaksanakan, kata dia, maka pengurus DPP atau dewan pertimbangan dianggap melanggar dan bakal dikenakan sanksi.

Namun, Muntasir mengatakan, penolakan Ical sebagai capres dari DPD II atau tingkat kabupaten/kota bukan hanya dirinya.

"Banyak. Hampir semua. Hari Senin (30/4/2012) saya akan ke Jakarta, akan saya buka semua," ucapnya.

Menurut dia, DPP Partai Golkar seharusnya juga mengakomodasi DPD II dalam rapimnasus nanti. Pasalnya, kata Muntasir, suara Golkar ada di akar rumput, yakni DPD tingkat kabupaten/kota.

"Suara Golkar itu suara rakyat. Rakyat itu ada di DPD II, ada di desa-desa, bukan di provinsi (DPD I). Ada desakan-desakan dari daerah. Itu harus dipertimbangkan," kata Ketua Forum Silaturahmi DPD II itu.

Wakil Sekretaris Jenderal PG Nurul Arifin membantah adanya penolakan dari DPD II. Menurut Nurul, DPD II telah mendelegasikan sikapnya kepada DPD I.

"Berhierarki dan sudah dikomunikasikan berjenjang," kata Nurul.

Hingga saat ini, sudah 31 dari 33 DPD I yang meminta digelarnya rapimnasus untuk menetapkan Ical sebagai capres. Hanya DPD Provinsi Riau dan Aceh yang belum menyatakan sikapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com