Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPI Jerman: Anggota DPR Kayak Orang Kampung

Kompas.com - 26/04/2012, 14:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kunjungan kerja anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ke Jerman diprotes oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman. Aksi protes itu disampaikan ketika pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin.

Aksi protes itu direkam dan diunggah ke YouTube. Rekaman video itu diawali kedatangan rombongan anggota Dewan bersama keluarga di Bandara Tegel di Berlin, Senin (23/4/2012). Setelah itu, rekaman memperlihatkan pertemuan anggota Dewan dan rombongan bersama warga Indonesia di kantor KBRI di Berlin.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang memimpin rombongan, Hayono Usman, memperkenalkan satu per satu anggota Dewan yang ikut. Anggota yang diperkenalkan di antaranya Tantowi Yahya (Fraksi Partai Golkar), Vena Melinda (Fraksi Partai Demokrat), dan Yorris Raweyai (Fraksi Partai Golkar).

Setelah itu, video memperlihatkan pernyataan sikap PPI di Jerman. Salah satu anggota PPI mempertanyakan kedatangan anggota Dewan yang membawa serta keluarga. Kedatangan anggota Dewan itu seharusnya dalam rangka kunjungan kerja, bukan wisata.

"Semoga keikutsertaan keluarga kali ini tidak menggunakan uang negara sepeser pun. Saya melihat sendiri anggota Dewan selalu merepotkan KBRI yang kerjanya bukan untuk melayani anggota Dewan dan keluarga. Kami juga melihat kedatangan anggota Dewan selalu berjemaah dan berbondong-bondong, malah dibawa juga istrinya," kata salah satu mahasiswa.

Mereka menilai tidak ada efektivitas dan urgensi dari kunjungan itu. Menurut mereka, kedatangan itu tidak sesuai manajemen negara yang sudah maju dan modern. "Mengapa budaya ini dilestarikan?" kata dia.

Sindiran pedas pun terlontar. "Kami melihat kunjungan bapak ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat. Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini. Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia punya mainan baru. Bangga sekali," ucapnya.

"Terakhir, kosakata yang selalu didengar studi banding, sidak. Bukan seharusnya sudah ada di Indonesia mekanisme pengawasan masalah teknis seperti itu? Buat apa datang jauh-jauh bawa istri pula, capek-capek, apalagi dengan buang uang rakyat," pungkas dia.

Setelah itu, video memperlihatkan penyampaian sikap PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU Cabang Istimewa Jerman. Mereka meminta agar DPR mempraktikkan transparansi dengan memublikasikan agenda serta rincian anggaran ke luar negeri di situs web DPR satu bulan sebelum berangkat.

Selain itu, para anggota Dewan harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. "Meminta pengertian ibu bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi teleconference bisa dilakukan ketika bapak-bapak berada di Indonesia," kata mahasiswa lain yang mengaku bernama Sugih.

"Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga," pungkasnya.

Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu langsung meninggalkan ruangan pertemuan. Jika para anggota Dewan ingin menanggapi aksi protes itu, mereka mempersilakan disampaikan melalui surat elektronik milik PPI.

Para anggota Dewan tampak terdiam. Beberapa orang tersenyum. Akhirnya, diskusi dilanjutkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com