Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Paket Antraks di Kedubes Perancis Palsu

Kompas.com - 24/04/2012, 17:47 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI Marciano Norman memastikan bahwa kiriman surat tak beridentitas bertuliskan "Antrac" adalah palsu. Surat tersebut hanya berupa ancaman.

"Sudah dipastikan itu bukan virus antraks. Itu hanya tulisan saja," kata Marciano secara singkat kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, soal surat tak beridentitas tersebut telah ditangani Polda Metro Jaya, Jakarta. "Polisi akan menyelidikinya," kata Kapolri singkat.

Seperti diwartakan, Kedutaan Besar Perancis mendapat kiriman surat tak beridentitas dengan tulisan "Antrac" pada Senin (23/4/2012) pukul 19.30. Polisi masih menelusuri apakah paket surat itu mengandung virus antraks yang menyerang kuku dan mulut sapi.

"Iya, benar ada surat yang dikirim lewat pos ke Kedubes Perancis. Bukti suratnya tertulis 'Antrac' dan terdapat serbuk," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto.

Serbuk beserta surat itu, lanjutnya, sudah dibawa ke laboratorium di Bogor, Jawa Barat, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. "Sementara penerima surat sudah disterilisasi, dibawa ke Rumah Sakit Sulianti Saroso," ujarnya.

Dua pegawai kedutaan yang dibawa ke sana yakni Fabien dan Ghilien. "Dua-duanya orang Perancis," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com