Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanjutkan Proses Hukum Angelina dan Miranda

Kompas.com - 16/04/2012, 23:14 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melanjutkan proses hukum lebih lanjut atas Angelina Sondak dan Miranda Gultom.

Sudah dua bulan masing-masing ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, dan tersangka suap cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, sehingga semestinya sudah ada pemeriksaan lebih lanjut.

Desakan itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi, di Jakarta, Senin (16/4/2012).

"Angelina dan Miranda masih tenang-tenang saja sampai sekarang. Padahal, sudah saatnya ada periksaan lanjutan atas dua tersangka itu," katanya.

Adhie M Massardi menilai, mengambangnya penanganan dua kasus itu menunjukkan, memang ada gejala perpecahan internal dalam tubuh KPK. Untuk itu, semua komisioner di lembaga itu diharapkan mau menyatukan langkah, sehingga pemberantasan kasus korupsi dapat dilanjutkan.

"Salah satu bukti kekompakan itu bisa diperlihatkan dengan meneruskan proses hukum pada Angelina dan Miranda," katanya.

Sudah saatnya ada periksaan lanjutan terkait dua tersangka itu. Segera proses saksi-saksi terkait keterlibatan Angelina dan Miranda dalam kasus masing-masing.

"Jika KPK bertindak benar, rakyat selalu mendukung," kata Adhie, yang juga anggota Komite Pengawas KPK (KPKPK) itu.

Miranda S Gultom, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap cek palawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, akhir Januari. Angelina Sondakh, Wakil Sekjen Partai Demokrat, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, awal Februari.

Hanya saja, hingga berselang sekitar dua bulan setelah penetapan, belum ada perkembangan berarti dalam penyidikan dua tersangka itu. Baik Miranda maupun Angelina masih belum diperiksa lebih lanjut, apalagi ditahan untuk proses persidangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com