Perludem: UU Pemilu Masih Sumir

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai, desain keadilan Pemilihan Umum sebagaimana tertuang pada UU Pengganti UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif masih sumir dan tidak efektif. Sisi penegakan hukum pelanggaran dan tindak pidana pemilu masih belum maksimal. Pembagian kewenangan pelanggaran masih tumpang tindih. UU ini, misalnya, memberikan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu.

"Tetapi, keputusan Bawaslu masih bisa dibanding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika masih tidak puas, kasus ini bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Ini membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efektif. Seharusnya, kalau boleh banding ke PTUN, seharusnya UU memberikan kewenangan penyelesaian sengketa administrasi pemilu ke PTUN. Jangan ke Bawaslu," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini pada jumpa pers, Minggu (15/4/2012) di Jakarta.

Perludem juga menyoroti ketentuan pelaporan pelanggaran dapat dilakukan 7 hari setelah diketahui/terjadi. Jangka waktu ini dinilai masih terlalu singkat sehingga dikhawatirkan pelanggaran tersebut menjadi gugur dengan sendirinya setelah lewat tujuh hari.

Selain itu, ketentuan bahwa KPU diberi kewenangan memberikan sanksi pelanggaran administrasi pemilu sesuai rekomendasi Bawaslu. Jika KPU tidak menjalani rekomendasi Bawaslu, maka anggota KPU yang terkait dapat diberi sanksi. Padahal, menurut Titi, rekomendasi Bawaslu tidak selalu benar.

"Jika rekomendasi salah, apa KPU harus dipaksa menggunakan rekomendasi Bawaslu. Ini menjadi sumir," kata Titi.

Di luar penegakan hukum, Wakil Ketua Perludem Topo Santoso, yang juga Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyayangkan bahwa UU ini tak mengatur ketentuan bahwa calon anggota DPR harus melaporkan daftar kekayaannya. Padahal, data daftar kekayaan penting, utamanya terkait transparansi penggunaan dana kampanye.

Sebelumnya, DPR menyetujui RUU Pemilu Legislatif 2014. Ada empat hal krusial pada RUU tersebut. Pertama, DPR menyepakati ambang batas parlemen yang naik jadi 3,5 persen dan berlaku secara nasional. Kedua, sistem pemilu yang disepakati secara aklamasi adalah sistem proporsional terbuka. Ketiga, alokasi kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) sebanyak 3-10 kursi per dapil untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD. Keempat, metode penghitungan atau konversi suara menjadi kursi yang diputuskan melalui pemungutan suara (voting) pun tidak jauh berbeda dengan metode pada pemilu sebelumnya, yakni kuota murni atau hare quote.