Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit Jangan Beraksi Sendiri

Kompas.com - 14/04/2012, 09:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul menegaskan, prajurit TNI tidak boleh bertindak sendiri di luar jalur komando. TNI siap membantu polisi menangani kasus itu, termasuk penyerangan oleh gerombolan pesepeda motor yang diduga melibatkan oknum TNI.

Gerombolan pengendara sepeda motor mengamuk di sejumlah lokasi di Jakarta, Jumat (13/4) pukul 01.00 hingga 03.30. Akibatnya satu orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan dua sepeda motor dibakar. Selain itu, terjadi penjarahan barang-barang, seperti sepeda motor dan ponsel.

Menurut Iskandar, pihaknya masih menyelidiki dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus penyerangan oleh gerombolan ini. ”Ada dua prajurit TNI yang menjadi korban luka tembak. Kasus itu ditangani Polres Jakarta Pusat, didukung Polisi Militer dan Polisi Militer Angkatan Laut. Prajurit yang terkena luka tembak sedang ditangani di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Iskandar, Jumat.

Hal senada disampaikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Rajab. ”Apabila dari pihak kelompok bermotor itu ada (pelaku) dari pihak TNI, kami akan tangani bersama TNI. Kami akan mencegah dan menindak,” kata Untung.

Menurut Untung, dari hasil analisis kepolisian yang bukan menjadi bukti hukum, penyerangan yang dilakukan kelompok bermotor kemarin terkait dua kasus sejenis sebelumnya. Polda juga memasukkan segala kemungkinan pelaku, termasuk kemungkinan pelakunya dari anggota TNI.

Kaitan peristiwa

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, pada 24 Maret dini hari juga terjadi pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Kelasi 1 Arifin Sirih oleh sekelompok orang di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Salah seorang tersangka pembunuh Arifin sudah ditangkap di Jakarta Utara, Senin lalu.

Menurut Rikwanto, kepolisian menganalisis ada kaitan peristiwa penyerangan kelompok bermotor Jumat lalu dengan dua penyerangan kelompok bermotor pada Sabtu dan Minggu pekan lalu.

Hal itu disimpulkan dari keterangan para saksi yang terdiri dari korban luka-luka dan warga masyarakat yang melihat peristiwa tersebut. Para saksi, antara lain, mengatakan, penyerang memiliki ciri-ciri yang sama, yakni berbadan tegap, berambut cepak, dan menyerang orang yang tengah berkelompok.

Rikwanto membenarkan anggota kelompok bersepeda motor yang melakukan penyerangan pada Jumat dini hari banyak yang menggunakan pita kuning di lengan. Sementara pada dua penyerangan sebelumnya, pelaku mengecat bagian di bawah mata dengan warna putih.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyerangan ini. Seorang polisi juga menjadi korban pemukulan gerombolan ini di Jalan Pangeran Jayakarta.

Kelompok terlatih

Kriminolog Universitas Indonesia, Prof Adrianus Meliala dan Prof Mustofa, yang dihubungi terpisah, menduga, serangan gerombolan bermotor itu tidak dilakukan oleh geng motor, tetapi oleh sekelompok orang terlatih.

Peristiwa itu, kata Adrianus, menunjukkan para pelaku sudah mengabaikan kemampuan dan kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Di sisi lain, ada kesan para penegak hukum memberi ruang balas dendam dan membiarkan para pelaku melakukan pengadilan jalanan.

”Saat terjadi pengeroyokan yang menyebabkan seorang kelasi Angkatan Laut tewas, polisi seharusnya sudah menghitung kemungkinan tindakan balas dendam dan menyiapkan antisipasinya,” ujar Adrianus.

Ia mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya menyatakan mengecam kejadian itu dan akan menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu. ”Pernyataan seperti itu penting sebagai isyarat agar jajaran polisi di lapangan bekerja serius,” ungkapnya.

Mustofa berpendapat, di luar kelompok penggemar sepeda motor tua, geng motor yang ada di Indonesia umumnya berkelompok dalam satu merek sepeda motor. Padahal, gerombolan penyerang menggunakan dua merek sepeda motor.

Melihat polanya, kelompok ini bisa dari anggota atau mantan anggota TNI, polisi, atau kelompok satuan tugas organisasi massa. ”Mereka merancang serangan dengan matang dan tahu kapan wilayah target kosong dari polisi,” ujar Mustofa.

Identifikasi profil

Sosiolog Imam Prasodjo mengatakan, untuk menangani kasus geng motor, perlu identifikasi jelas profil, tujuan, dan motif mereka. ”Secara sepintas, profil mereka adalah anak-anak muda yang baru berproses, memiliki banyak energi, visi masih longgar, dan menghendaki identitas. Menjadi persoalan karena mereka masuk ke dalam identitas grup yang salah,” ujarnya.

Lebih buruk lagi jika di dalam geng motor itu ada hierarki yang mensyaratkan anggota baru untuk melakukan kekerasan sebagai inisiasi. ”Kalau ingin memberantas, kulturnya harus dihapus,” kata Imam.

Mengenai identitas rambut cepak pada gerombolan motor yang melakukan kekerasan kemarin, Imam mengatakan, tindakan mereka adalah solidaritas kelompok. ”Kalau benar terkait dengan anggota TNI yang terbunuh, barangkali itu adalah reaksi atas terganggunya identitas mereka,” ujarnya.

Menghadapi fenomena geng motor, Imam mengatakan, perlu penanganan secara nonrepresif dan represif. Sebagai awal, polisi mengidentifikasi kelompok yang paling destruktif, lalu ketua kelompoknya diajak dialog.

”Pada saat yang sama harus ada tindakan represif tetapi terkendali. Kalau sedang bergerombol, tangkap saja. Ambil sepeda motornya. Alat berkumpul itu harus dihilangkan. Disita, misalnya, selama satu tahun. Jangan hanya tiga hari lalu dilepaskan. Kalau tak ada alat hukumnya, ya dibuat. Harus ada efek jera,” ungkapnya.

(RTS/MDN/WIN/FRO/ONG/ART)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com