Hakim: Kami Harimau yang Dipaksa Jadi Kucing

Kompas.com - 10/04/2012, 12:34 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Hakim Progresif Indonesia yang mewakili hakim di seluruh Indonesia mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (10/4/2012). Dalam pertemuan yang difasilitasi mantan hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie, 28 hakim itu mengutarakan isi hati mereka tentang tuntutan kenaikan gaji hakim kepada Menpan dan RB, Azwar Abubakar.

Menurut para hakim, pemerintah sengaja menyamakan gaji mereka sebagai pejabat negara dengan pegawai negeri sipil agar hakim dapat dikendalikan sebagai pemegang kuasa peradilan.

"Kami ini disebut sebagai harimaunya konstitusi, tetapi kami dipaksa untuk menjadi kucing. Ini bukan menghina PNS. Tidak masalah kami dikatakan PNS, tetapi dalam aturan perundangan, kami disebut pejabat negara. Apa ini cara pemerintah untuk mengendalikan kami," tutur Wahyu Sudrajat, hakim asal Pengadilan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi, di hadapan Menpan.

Menurutnya, sejak dulu pemerintah menjanjikan akan menaikkan gaji dan tunjangan hakim, tetapi masih belum terealisasi. Padahal, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, kata Wahyu, dibuat aturan khusus kenaikan gaji hakim sebanyak 100 persen. "Tahun 1994 Presiden Soeharto mengeluarkan aturan gaji pokok khusus untuk hakim di luar gaji PNS, 100 persen beda dari PNS. Dengan berlalunya waktu, ternyata, pada tahun 2008, itu untuk terakhir kalinya naik gaji pokok," ungkapnya.

Masih berkaitan dengan status hakim sebagai pejabat negara, menurut Wahyu, hakim tak bisa menuliskan jabatannya sebagai hakim di kartu tanda penduduk (KTP). Padahal, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebut hakim sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, harusnya ada perbedaan baik dalam hal gaji maupun cara pandang.

"Ini harus diubah dulu, pejabat negara dan bukan lagi PNS, termasuk hak-haknya. Penegasan demikian harus dengan PP. Ini saja kami buat KTP, saya bilang saya hakim, dibilang petugasnya, enggak ada. Bisanya ditulis pekerjaan PNS, bukan hakim," papar Wahyu.

Dalam pertemuan ini para hakim juga meminta Menpan untuk membantu menyuarakan tuntutan mereka, terutama kepada pemerintah dan Menteri Keuangan. Hakim, kata Wahyu, bukan mengharapkan penghormatan, tetapi minta pemerintah memenuhi hak konstitusi hakim yang terabaikan.

"Kami ini pejabat setingkat apa sebenarnya. Agar jelas juga hak kami yang harusnya dipenuhi. Kami ini bukan minta penghormatan. Tidak. Kami hanya ingin hak konstitusi kami diperhatikan," ujar Wahyu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    Nasional
     Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Nasional
    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Nasional
    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Nasional
    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Nasional
    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Nasional
    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Penerima Bansos Diperluas Jadi 2,76 Juta Orang pada 2022, Besarannya Rp 600.000

    Nasional
    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Pemerintah Sepakati Anggaran PEN 2022 Rp 451 Triliun

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    UPDATE 16 Januari: 10 Provinsi di Indonesia Laporkan Nol Kasus Covid-19

    Nasional
    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

    Nasional
    Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

    Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

    Nasional
    Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

    Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

    Nasional
    UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

    UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.