Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Minta Hakim Jangan Sampai Mogok Sidang

Kompas.com - 09/04/2012, 22:39 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung meminta 7.000 hakim mengurungkan niat mereka untuk melakukan mogok sidang jika tuntutan kenaikan gaji belum dilakukan. Menurut Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, mogok sidang bukanlah kultur hakim yang sesungguhnya. "Saya tidak menginginkan dan jangan sampai ada hakim yang mogok. Kalau sampai ada yang mogok, kita semua yang rugi. Rakyat Indonesia yang rugi dan citra bangsa kita di dunia menjadi jelek. Mogok itu menurut saya tidak tepat, dan itu bukan kultur hakim," jelas penasihat Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) tersebut di Jakarta, Senin (9/4/2012).

Hal senada dituturkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman. Hakim, menurut Eman, tidak etis jika melakukan mogok sidang. Oleh karena itu, KY akan mengupayakan tuntutan kenaikan gaji hakim tersebut. "Saya tidak mau bapak ibu hakim mogok menyidangkan perkara. Tidak mogok saja tunggakan perkara banyak, apalagi mogok. Itu juga menunjukkan tidak etis, tidak menunjukkan sikap sebagai hakim," pungkasnya.

Untuk memperjuangkan hak mereka, para hakim ini juga meminta untuk melakukan audiensi dengan DPR RI dengan ditemani komisioner KY. Mereka berharap KY, dapat menjadi penyambung lidah hakim seluruh Indonesia. Seperti yang diketahui, para hakim meminta gaji pokok dan tunjangan mereka dinaikkan. Pasalnya sejak 2008, gaji hakim tidak naik. Berbeda dengan pegawai negeri sipil yang mengalami kenaikan gaji tiap tahun. Mereka menuntut pemerintah memenuhi janji untuk memperhatikan kesejahteraan. Jika tidak mereka akan melakukan mogok sidang hingga terpenuhi tuntutan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

    Nasional
    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

    Nasional
    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

    Nasional
    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

    Nasional
    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

    Nasional
    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com