KY Akan Surati Menteri Keuangan

Kompas.com - 09/04/2012, 21:50 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyatakan pihaknya akan melayangkan surat rekomendasi pada pemerintah dan Menteri Keuangan maupun kementerian terkait untuk mengusulkan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dihadapan 28 hakim yang mewakili hakim seluruh Indonesia dalam audiensi di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2012).

"Setidaknya kami dengan otoritas yang ada, akan segera mengirimkan surat pada pemerintah, dan Menteri Keuangan serta DPR supaya tuntutan para hakim ini dipenuhi," ujar Eman.

Sementara itu Komisioner KY, Jaja Ahmad Jayus yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan, pekan ini pihaknya akan mengadakan serangkaian rapat terbatas untuk menyusun kenaikan tunjangan jabatan hakim yang diusulkan KY. Dalam rapat itu, akan diundang DPR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Bappenas, mantan Hakim Agung, dan sejumlah pakar hukum, ekonomi, serta administrasi negara.

Hal ini, diharapkan dapat menghasilkan draft rancangan aturan peraturan pemerintah tentang tunjangan jabatan hakim. "Secara konsep kita akan ukur apakah ada relasi positif antara penghargaan dan kinerja hakim. Ini yang kita sekarang akan godok secara teknis operasional," tutur Jaja.

Selain, tunjangan jabatan hakim, masalah keamanan juga menjadi perhatian KY. Apalagi, jabatan hakim yang harus menentukan keadilan bagi semua, rentan terhadap teror dan intervensi dari pihak luar. Ini, kata Jaja telah masuk dalam bahasan KY dan MA, agar memperketat pengamanan bagi hakim. "Perlu saya sampaikan juga dalam dialog antara kami dengan MA mengenai standar keamanan sudah ada satu gagasan untuk mengadakan polisi pengadilan untuk jaminan keamanan. Jadi bukan hanya masalah gaji saja yang didorong," pungkas Jaja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Unsur-Unsur Negara Menurut Konvensi Montevideo 1993

    Nasional
    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Bupati Jayapura: DOB Solusi Mempercepat Kesejahteraan Papua

    Nasional
    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    ICW Minta Polri Segera Berhentikan Irjen Napoleon: Agar Tak Ada Lagi yang Terlibat Korupsi

    Nasional
    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Istri Eks Dirjen Kemendagri Terkait Kasus Suap PEN

    Nasional
    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Tak Kunjung Berhentikan Irjen Napoleon, Polri Dianggap Permisif pada Anggotanya yang Korupsi

    Nasional
    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Puan Dinilai Jadi Pasangan Ideal Prabowo di Pilpres 2024

    Nasional
    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Jokowi Diundang Datang ke Kongres Masyarakat Adat di Papua Akhir Oktober

    Nasional
    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    PDI-P Dapat Usung Capres Sendiri Tanpa Perlu Koalisi, Bagaimana Bisa?

    Nasional
    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Geledah Sejumlah Tempat di Ambon, KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Dugaan Suap Wali Kota

    Nasional
    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Kejagung Periksa Presiden Direktur Alfamart sebagai Saksi Kasus Ekspor Minyak Goreng

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,3 Persen, Dosis Ketiga 20,97 Persen

    Nasional
    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    PDI-P Disarankan Tak Terlalu Percaya Diri Hadapi Pilpres 2024

    Nasional
    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Eks Dirjen Kementan Ditahan KPK Setelah 6 Tahun Berstatus Tersangka, Ini Konstruksi Perkaranya...

    Nasional
    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Status Irjen Napoleon Sebagai Polisi Aktif Dipertanyakan, Ini Kata Polri

    Nasional
    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Pimpinan Duga Ada Agenda Tertentu di Balik Pertemuan Jokowi dengan Sejumlah Anggota MRP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.