PKS Bisa Kehilangan "Logistik" pada 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah, dikatakan tengah menyusun formasi koalisi yang baru yang Parlemen dan Kabinet agar pemerintahan berjalan lebih efektif. PKS, yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terancam dikeluarkan.

Tiga orang menteri asal PKS, Menteri Sosial Salim Segaf Al'Jufrie, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring terancam dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Lantas, apa implikasinya jika menteri asal PKS dikeluarkan dari KIB II?

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan, didepaknya tiga orang kadernya dari jajaran kabinet menteri akan menyebabkan partai ini kehilangan "logistik" untuk bertarung pada perebutan kursi parlemen dan presiden 2014.

"PKS mempunyai menteri pertanian, sosial, dan kominfo, serta komisaris di beberapa BUMN. Ini posisi strategis. Ini cara mereka memperluas basis politik mereka, yang dulu hanya di perkotaan, saat ini juga ke pedesaan. Ini melalui pertanian dan bantuan sosial yang sampai ke pedesaan," kata Ari pada diskusi politik, Sabtu (7/4/2012).

Ari mengatakan, pertanian dan bantuan sosial merupakan instrumen penting bagi PKS untuk memperluas basis politiknya. Menurutnya, sulit membayangkan posisi PKS jika didepak dari kabinet menteri.

Namun, Ari mengaku tak dapat memperkirakan apakah SBY akan mempertahankan menteri asal PKS ketika partai dakwah ini tak lagi bersama-sama dengan pemerintahan. Hanya saja, sambung Ari, akan terasa aneh jika menteri asal PKS tetap berada di jajaran kabinet menteri ketika PKS dikeluarkan dari Setgab.

Saat ini, para anggota Setgab, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, telah mendorong SBY mengambil sikap tegas. Sikap tegas ini bisa berupa mengeluarkan PKS dari koalisi. PKS dianggap telah melanggar code of conduct (tata etika) koalisi. PKS sendiri menyesalkan sikap parpol anggota.

Menurut Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, isu Setgab koalisi diminta untuk mengeluarkan PKS dari koalisi merupakan isu elitis.

"Isu itu justru tidak penting bagi rakyat. Yang terpenting bagi rakyat bukan masalah koalisi, melainkan pemenuhan hak serta kesejahteraan," katanya.