Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: SBY, Segeralah Ambil Keputusan...

Kompas.com - 07/04/2012, 12:20 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah didorong segera mengambil sikap terkait tertundanya rencana Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Salah satu anggota Setgab, PKS, memilih berbeda sikap dengan lima anggota lainnya dalam kebijakan kenaikan BBM. Hal ini mengakibatkan anggota Setgab mendorong SBY segera mengeluarkan PKS.

"Ini adalah momentum yang pas bagi Presiden untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, menjelaskan style kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Publik akan menilai kepemimpinan Presiden," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, pada diskusi politik di Jakarta, Sabtu (7/4/2012).

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen.

"Yang paling ditunggu saat ini adalah bukan PKS mundur, tetapi Presiden segera mengambil keputusan. Keputusan apa pun akan dihargai," kata Happy.

Ari mengatakan, Presiden tak boleh menunda mengambil keputusan. Presiden juga diminta tak perlu melakukan rapat-rapat berkepanjangan, tetapi cukup hanya melakukan kalkulasi politik secara hati-hati. Tak ada salahnya bagi Presiden mengambil posisi politik yang berbeda.

"Sistem presidensial telah memberikan kewenangan besar kepada Presiden. Jangan takut terhadap konfigurasi politik di parlemen," kata Ari.

Sementara itu, Sekretaris Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta semua pihak bersabar. Mereka diminta tak mendorong-dorong Presiden segera mengambil keputusan.

"Tunggu sebentar lagi," kata Hinca.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, Presiden tengah menyusun ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet. Terkait hal ini, Presiden dikatakan telah mengetahui konsekuensi dari penyusunan ulang formasi koalisi.

"Presiden memang sedang memikirkan, tak hanya langkah, tapi juga menghitung risiko politik yang dikalkulasikan secara cermat," kata Daniel.

Daniel mengatakan, penyusunan ulang formasi koalisi di parlemen dan kabinet ini merupakan langkah berani yang ditunggu-tunggu. Baik SBY maupun seluruh anggota koalisi sepakat bahwa wibawa dan kehormatan Setgab harus ditegakkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

    Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak di Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

    Nasional
    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

    Nasional
    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

    Nasional
    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

    Nasional
    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

    Nasional
    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

    Nasional
    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

    Nasional
    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

    Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

    Nasional
    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

    Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

    Nasional
    Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik buat Rakyat

    Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik buat Rakyat

    Nasional
    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com