Kompas.com - 03/04/2012, 19:43 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Walhi dan Gema Alam NTB bersama Koalisi Pulihkan Indonesia yang terdiri dari KIARA, Ut Omnes Unum Sint Institute, JATAM, LBH Jakarta, ELSAM, PIL-Net, ICEL dan LBH Masyarakat dikalahkan dalam putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebelumnya, Koalisi Pulihkan Indonesia menggugat Menteri Negara Lingkungan Hidup yang telah menerbitkan izin pembuangan tailing (Dumping) kepada PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) ke Teluk Senunu di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Obyek sengketa adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 92 Tahun 2012 tentang Izin Dumping Tailing di Dasar Laut PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) Proyek Batu Hijau yang terbit pada 5 Mei 2011 (Kepmen). Gugatan tersebut didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2011.

Majelis hakim menilai kewenangan menerbitkan izin dumping mutlak dimiliki oleh Menteri Lingkungan Hidup. "Padahal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur bahwa kewenangan penerbitan izin tidak hanya dimiliki oleh Menteri tetapi juga gubernur, dan wali kota atau bupati sesuai kewenangannya," ucap Pius Ginting, Manager Kampanye Walhi, Selasa.

Lebih lanjut, dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan penerbitan izin administratif terdapat di bupati atau wali kota. Dalam sidang pemeriksaan saksi, Sonny Keraf, anggota DPR 2004-2009 sebagai perumus UU no 32 Tahun 2009 Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan, UU no 32 Tahun 2009 konsisten menrapkan prinsip otonomi daerah.

Dengan begitu, Kementerian Lingkungan Hidup tak berwenang keluarkan izin pembuangan limbah ke laut Kabupaten, mengacu pada pasal 61 dan pasal 59 ayat (4) UU no 32 Tahun 2009. Terlebih Bupati Sumbara Barat pada April 2011 telah keluarkan surat penghentian pembuangan limbah ke laut bagi PT. Newmont Nusa Tenggara

"Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai IBSAP (Dokumen Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati 2003-2020 - Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan) yang melarang penggunaan teknologi dumping, terhitung sejak 2004 harus dilarang adanya penggunaan submarine tailing disposal (pembuangan tailing di laut)," imbuh Pius.

Ia menjelaskan majelis hakim tidak mempertimbangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat/Menteri Lingkungan Hidup dalam menerbitkan Kepmen tersebut. Dalam Kepmen yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup terdapat kesalahan fatal dalam ketidaksesuaian titik koordinat dari lokasi penempatan pipa dumping tailing yang tertera dalam AMDAL dengan titik koordinat yang terdapat dalam Kepmen.

Hakim tidak mempedulikan lokasi pembuangan limbah Newmont yang diizinkan KLH tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam AMDAL. Area atau kordinat yang dalam surat ijin adalah 9°03´ (sembilan derajad, tiga menit), sementara Amdal yang disetujui menunjukkan pada area/titik 9° 02,39´.

Putusan ini merupakan kekalahan perjuangan untuk penyelamatan lingkungan Indonesia dari industri ekstraktif skala besar yang buang limbah ke laut. Praktek yang tidak dilakukan Newmont di Asutralia, Selandia Baru, kendati di kedua negara tersebut tambangnya dekat laut.

Hakim PTUN Jakarta telah berpihak kepada korporasi perusak lingkungan. Putusan ini tidak mendorong kehati-hatian dalam operasi tambang skala besar yang membuang limbah ke laut seperti Newmont, yang setiap harinya sebanyak 21 kali sampah kota Jakarta. "Koalisi Pulihkan Indonesia akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    DPR RI Diminta Kritis dan Tidak Langsung Ikut Pemerintah dalam Perumusan RKUHP

    DPR RI Diminta Kritis dan Tidak Langsung Ikut Pemerintah dalam Perumusan RKUHP

    Nasional
    Saat Puan Bakar Ikan di JCC Senayan...

    Saat Puan Bakar Ikan di JCC Senayan...

    Nasional
    Viral Video WNI Diduga Dianiaya di Kamboja, Kemlu: Belum Dapat Dikonfirmasi Kebenarannya

    Viral Video WNI Diduga Dianiaya di Kamboja, Kemlu: Belum Dapat Dikonfirmasi Kebenarannya

    Nasional
    Blusukan: Progresivitas atau Degradasi Politik?

    Blusukan: Progresivitas atau Degradasi Politik?

    Nasional
    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

    Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Polri: Masa Tahanannya Habis tetapi Pemberkasan Belum Kelar

    Nasional
    Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

    Seputar Rencana Penggunaan PeduliLindungi dan NIK untuk Beli Minyak Goreng Curah: Mekanisme dan Masa Berlaku

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

    [POPULER NASIONAL] AHY Bertemu Ganjar di Masjid | Paloh Tak Ingin Nasdem dan PDI-P Renggang

    Nasional
    Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

    Penetapan Tersangka Mardani Maming Dalam Kasus Suap Izin Tambang dan Rencana Praperadilan

    Nasional
    Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

    Safari AHY ke Tokoh-tokoh: Surya Paloh, Ganjar, lalu Prabowo...

    Nasional
    Hukum Minum Alkohol di Indonesia

    Hukum Minum Alkohol di Indonesia

    Nasional
    Isi UU IKN

    Isi UU IKN

    Nasional
    Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

    Umur Legal Minum Alkohol di Indonesia

    Nasional
    Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

    Tangkap Buron Penipuan Bansos Covid-19, Imigrasi Dapat Penghargaan dari Kepolisian Jepang

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

    Surya Paloh Bakal Terus Jaga Hubungan Baik dengan PDI-P Meski Usung Ganjar Pranowo Sebagai Capres

    Nasional
    Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya 'Last Minute'

    Ditanya Soal Koalisi, Prabowo: Di Indonesia, Biasanya "Last Minute"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.