Harga Sukhoi Terbang Tinggi
Barangkali benar bahwa harga satuan pesawat terdiri atas rangka pesawat, mesin, dan avionik. Akan tetapi, harus diingat, dari total anggaran 470 juta dollar AS yang diajukan Kemenhan, terdapat usulan membeli 12 mesin AL-31F seri 23 dengan harga satuan 6,8 juta dollar AS. Anehnya, pada usulan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2011, Kemenhan juga mengajukan pembelian mesin untuk Sukhoi sebanyak lima unit dengan harga satuan 5 juta dollar AS.
Pertanyaannya, apakah enam unit Sukhoi yang akan kita beli sebenarnya tanpa mesin sehingga harus membeli 12 mesin secara terpisah? Jika tanpa mesin, gugur asumsi bahwa harga satuan pesawat terdiri atas rangka, mesin, dan avionik. Demikian pula dari sisi harga mesin, terdapat indikasi ketidakwajaran karena harga internasional yang beredar atas mesin seri AL-31F untuk Sukhoi 30MK2 hanya berkisar 3 juta dollar AS hingga 3,5 juta dollar AS. Artinya, jika dibandingkan dengan harga yang diusulkan Kemenhan, terlihat selisih hingga 100 persen lebih mahal daripada harga wajarnya.
Adanya ketidakwajaran harga itu tentu tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kredit komersial dalam pembelian Sukhoi. Alhasil, pihak ketiga, dalam hal ini PT Trimarga Rekatama sebagai agen, ikut terlibat di dalam pengadaannya sebagaimana terlihat pada pengumuman TNI AU, 21 Oktober 2011. Meskipun dalam nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Rusia dan Indonesia pada 2007 Sukhoi tak termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibeli melalui fasilitas kredit negara (state credit), terdapat klausul amandemen dalam MOU yang membuka ruang untuk perubahan.
Terlebih lagi pihak Rusia justru mempertanyakan mengapa alokasi state credit yang masih sisa dari gagalnya pembelian kapal selam dari Rusia tidak digunakan. Rosoboronexport sendiri sebenarnya punya kantor di Jakarta, tetapi mengapa masih melibatkan agen dalam pengadaan Sukhoi. Di sinilah timbul kecurigaan, penggunaan kredit komersial sebenarnya hanya untuk membuka ruang bagi pihak ketiga/agen. Bukan rahasia lagi, dalam perdagangan senjata di Indonesia broker sering kali berperan besar dalam mengatur dan mempermainkan harga.
Hal ini diperkuat pengakuan anggota Komisi I DPR, Helmi Fauzi, yang menyatakan keterlibatan calo atau rekanan membuka celah bagi mafia anggaran (Kompas, 29/3/2012). Dalam keputusan rapat Komisi I dan Kemenhan, 26 Maret 2012, Kemenhan akhirnya setuju akan berusaha mengubah pengadaan alutsista dari kredit komersial ke kredit negara dari Rusia.
Berdasarkan uraian fakta di atas, patut disayangkan jika dalam tulisan Andi kemudian terdapat kesimpulan harga pembelian enam Sukhoi dianggap wajar. Sejak kapan sebuah teori dapat memberikan kesimpulan atas fakta yang tengah terjadi? Bukankah sebaliknya, kesimpulan yang ditarik dari sebuah teori harus berlandaskan atas fakta?
Barangkali karena minimnya data autentik, sandaran teoretis keilmuan yang ia gunakan tak sanggup menjelaskan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Perlu ditekankan, Koalisi tak dalam kepentingan menggagalkan upaya memodernisasi alutsista TNI yang memang sangat minim dan dalam kondisi memprihatinkan.
Sebaliknya, siapa pun warga negara Indonesia akan bangga jika TNI memiliki armada tempur kuat sehingga diperhitungkan negara lain sekaligus akan meningkatkan harga diri bangsa dalam arus percaturan global. Namun, ini tak lantas membuat proses pengadaan alutsista boleh dilakukan secara tidak transparan dan akuntabel. Jika Kemenhan mampu memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista, akan meningkatkan citra positif pemerintah dalam upaya memodernisasi alutsista sehingga dukungan publik serta-merta mengalir.
Terpopuler
Now Trending
