Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akui Situasi Politik dan Sosial Memanas

Kompas.com - 31/03/2012, 21:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, Sabtu (31/3/2012) malam ini menggelar rapat kabinet. Rapat tersebut membahas hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat terkait Anggaran Pembahasan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012.

Dalam sambutan pembukannya, Yudhoyono mengakui kalau situasi politik dan sosial dalam minggu-minggu terakhir ini memanas. Dia pun meminta jajaran menteri kabinet untuk tenang, berpikir jernih, dan rasional menanggapi situasi yang memanas di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita kembalikan pada misi dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah, menjalankan roda pemerintahan, melanjutkan pembangunan, melindungi kehidupan rakyat seraya meningkatkan kesejahterannya. Sebuah misi yang diamanahkan kepada saya dan juga wakil presiden dan juga pemerintah yang saya pimpin sekarang ini," kata Yudhoyono kepada para menterinya.

Dalam kehidupan negara demokrasi, katanya, hal ini biasa terjadi. Selama hampir delapan tahun menjalankan roda pemerintahan ini, katanya, beberapa kali muncul situasi memanas yang merupakan totalitas dari berbagai persoalan yang mengemuka, termasuk pengaruh ekonomi dunia terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

Yudhoyono pun menyinggung proses politik yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPR semalam. Melalui proses politik yang amat dinamis di DPR, disahkan lah APBNP 2012. Pengesahan APBNP 2012 tersebut tidak berimbas kenaikan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Disepakati, pemerintah baru memiliki kewenangan menaikan harga BBM jika harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan, yaitu 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Menanggapi hasil rapat paripurna tersebut, kata Yudhoyono, pemerintah akan melakukan konsolidasi untuk menata segalanya. "Setelah itu bergerak ke depan untuk menjaga perekononmian kita untuk menjalankan tugas kita, baik tugas pemerintahan umum, maupun tugas pembangunan," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Adapun sidang kabinet malam ini, kata Yudhoyono, dirancang untuk mendapat penjelasan yang utuh dari menteri terkait APBNP 2012.

"Tentu ada implikasi, ada konsekuensi, ada tugas-tugas lanjutan yang mesti dijalankan pemerintah untuk mencapai sasaran APBN atau sasaran pembangunan ekonomi," kata Yudhoyono.

Hasil rapat kabinet ini kemudian akan disampaikan presiden melalui siaran pers malam ini. "Akan saya sampaikan penjelasan yang ditujukan seluruh masyarakat Indonesia, pelaku ekonomi, pelaku dunia usaha, baik domestik maupun dari negara sahabat, karena saya tahu mereka sangat peduli dengan kebijakan kita, dengan APBN kita, dan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Indonesia, oleh pemerintahnya seraya untuk menjaga pertumbuhan yang positif," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

    Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

    Nasional
    Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

    Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

    Nasional
    Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

    Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

    Nasional
    Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

    Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

    Nasional
    KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

    KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

    Nasional
    Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

    Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

    Nasional
    100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

    100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

    Nasional
    KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

    KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

    Nasional
    Tata Kelola Makan Siang Gratis

    Tata Kelola Makan Siang Gratis

    Nasional
    Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

    Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

    Nasional
    Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

    Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

    Nasional
    Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

    Jokowi Puji Pelayanan Kesehatan di RSUD Baharuddin Kabupaten Muna

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor Senin Hari Ini

    Nasional
    Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

    Jasa Raharja Santuni Semua Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com