Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramadhan: PKS Aneh, Sebaiknya Keluar Koalisi

Kompas.com - 31/03/2012, 19:32 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipilih pemerintah dan partai koalisi.

Menurut Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dia sudah mencium gelagat aneh dari PKS dalam rapat lobi partai koalisi di sela-sela paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Ramadhan mengatakan, PKS melakukan pembangkangan karena menolak kenaikan harga BBM.

"Solidaritas koalisi tampak terganggu dengan keanehan PKS. Saya sudah cium gelagat aneh. PKS punya irama sendiri, tapi saya tidak mau ganggu lobi yang berlangsung. Saya tetap prasangka baik, tapi endingnya dengan keperihan karena mereka menolak," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Dengan puncak dari sikap PKS yang dinilai tetap membangkang hingga di Paripurna, Ramadhan mengimbau PKS mempertimbangkan lagi posisinya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Ramadhan, sikap PKS itu sangat mengganggu hubungan politik yang telah terjalin dalam Setgab. Dia berdalih, ini adalah kemauan Presiden yang seharusnya bisa diterima oleh partai koalisi, termasuk PKS.

"Ngapain dalam koalisi pemerintahan tapi ngrecokin. Istilah saya pembangkangan. Ini kenaikan harga BBM untuk perekonomian. Apa kader PKS seolah tidak mengerti, tidak tahu atau tidak mau tahu soal perekonomian," ujarnya.

Ramadhan mengatakan, Demokrat menghargai aturan internal PKS, tapi harusnya PKS juga menghargai dan menghomati aturan dalam Setgab. "Ada yang bilang PKS ditendang saja, tapi kami tidak mungkin tendang PKS. Ini kan politik kedewasaan. Silakan ambil sikap sendiri," kata Ramadhan Pohan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menolak karena Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com