Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi PDI-P dan Hanura "Walkout"

Kompas.com - 31/03/2012, 00:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura memilih keluar atau walk out dari ruang rapat paripurna ketika pengambilan keputusan perihal RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di DPR.

Mereka keluar ketika dilakukan voting, Sabtu (31/3/2012) dini hari. Aksi walk out pertama dilakukan oleh 17 politisi Partai Hanura. "Selamat jalan Partai Hanura," sindir politisi yang tergabung dalam koalisi kepada politisi Partai Hanura yang berjalan ke arah pintu keluar.

Setelah itu, 94 politisi PDIP melakukan hal yang sama. Alasannya, mereka menilai, pembahasan RUU APBNP 2012 sudah tidak sah lantaran telah melewati batas waktu seperti diatur dalam Pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Menurut PDIP, batas waktu pembahasan hanya sampai tanggal 30 Maret 2012 pukul 00.00 WIB karena Dewan diberi waktu membahas selama 30 hari sejak RUU diajukan pemerintah. RUU itu diajukan pemerintah tanggal 29 Februari 2012 .

Sebaliknya, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, batas waktu pembahasan selama 30 hari sejak RUU itu mulai dibahas. RUU itu mulai dibahas tanggal 6 Maret. Dengan demikian, batas akhir pembahasan hingga 6 April.

Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Marzuki Alie yang memimpin rapat langsung mengklaim bahwa penjelasan Benny benar. Akhirnya, rapat yang telah melewati pukul 00.00 dilanjutkan oleh Marzuki dengan pengambilan keputusan.

Sebelum memberi sikap, para politisi PDI-P yang mengenakan pakaian serba hitam itu keluar dari ruang rapat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com