Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Mengaku Baru Tahu soal Wisma Atlet dari Media

Kompas.com - 28/03/2012, 13:19 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, membantah sebagian besar dakwaan tim jaksa penuntut umum terkait keterlibatannya dalam proyek wisma atlet. Nazaruddin yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku baru mengetahui soal proyek wisma atlet SEA Games dari media setelah Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri) tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, 21 April 2011 lalu.

Bantahan itu disampaikan Nazaruddin saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

"Saya sama sekali tidak tahu soal wisma atlet. Bahwa ternyata PT Duta Graha Indah (DGI) menang (tender wisma atlet) pun, saya baru tahu dari media. Sebelumnya saya tidak tahu apa itu hantu wisma atlet," kata Nazaruddin.

Dalam dakwaan tim jaksa KPK, Nazaruddin disebut menerima cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. Mindo Rosalina Manulang dalam persidangan sebelumnya mengaku diperintah Nazaruddin selaku atasannya untuk mengawal pemenangan PT DGI. Namun, menurut Nazaruddin, dirinya tidak ikut dalam menggiring proyek wisma atlet.

Nazaruddin juga membantah berkantor di Grup Permai, perusahaan yang mendapat fee dari jasanya menggiring proyek tersebut. Menurut Nazaruddin, dia hanya pernah menjadi komisaris di PT Anugerah Nusantara. Sejak 2009, tepatnya setelah terpilih sebagai anggota DPR, Nazaruddin keluar dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Nazaruddin mengaku pernah menjadi komisaris PT Anak Negeri.

Seperti diketahui, setelah kasus wisma atlet mencuat, Nazaruddin sempat melarikan diri ke luar negeri. Salah seorang jaksa kemudian bertanya kepada Nazaruddin mengapa Nazar pergi ke luar negeri jika memang dia tidak tahu-menahu soal wisma atlet. Nazaruddin pun menjawab kalau kepergiannya ke luar negeri atas perintah Anas Urbaningrum.

"Saya dipanggil ke Cikeas, setelah keluar dari situ, Mas Anas perintahkan saya berangkat ke Singapura, hari itu juga. Besoknya saya tahu ada urusan wisma atlet dan saya langsung pulang Pak," ujar Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com