Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langit Makin Mendung

Kompas.com - 26/03/2012, 10:19 WIB

Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs, LIPI

Judul artikel ini diilhami oleh tulisan Ki Pandji Kusmin dalam majalah Budaya yang diasuh HB Jassin, awal 1970-an. Tulisan yang menimbulkan kegegeran tersebut bergaya satire, mengambil latar pertengahan 1960-an, sebelum prahara menimpa Indonesia.

Berbeda dengan tulisan Ki Pandji Kusmin yang menggambarkan tokoh suci dalam agama tertentu menengok daerah ”Planet Senen” (dulu daerah pelacuran) di Jakarta, artikel saya semata-mata analisis politik murni.

Mengapa artikel ini saya beri judul ”Langit Makin Mendung”? tak lain karena situasi politik menjelang 1 April 2012—tanggal ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)—bagaikan cakrawala yang diselimuti awan yang makin hari makin gelap.

”Mendung” dalam bahasa sastra bisa berarti suasana hati yang sedang sedih atau galau. Jika langit makin mendung, hati ini terasa miris. ”Mendung” dari segi teori politik adalah suasana yang dapat membuat cara berpikir kita menjadi tidak jernih. Seorang analis politik berbeda dengan orang awam atau para aktor politik, diharapkan meletakkan emosinya serendah mungkin karena emotion can cloud judgement (emosi bagaikan awan yang dapat menyelimuti penilaian kita).

Mendung makin gelap

Mari kita lihat betapa ”mendung” sudah semakin gelap menyelimuti suasana batin dan pikiran para aktor di pemerintahan dan oposan, termasuk mahasiswa yang sejak dulu merupakan kekuatan moral. Hanya gara-gara kenaikan harga minyak mentah dunia yang makin lama makin melambung tinggi—mencapai lebih dari 100 dollar AS per barrel—pemerintah sudah kalang kabut membuat berbagai skenario: mulai dari pembedaan harga buat angkutan umum dan mobil pribadi, pengurangan subsidi, sampai menaikkan harga bensin Premium menjadi Rp 6.000 per liter. Anehnya, di sisi lain pemerintah selalu........(selengkapnya baca Harian Kompas, Senin 26 Maret 2012, halaman 6)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com