Infrastruktur, Keadilan, dan Bahan Bakar Minyak

Oleh karena itu, dalam jangka pendek harus ada program kompensasi untuk membantu kelompok miskin, hampir miskin, dan mereka yang rentan terhadap gejolak harga, seperti buruh dan nelayan. Ironisnya, keputusan ini harus diambil segera. Semakin lama keputusan ini diambil, semakin besar ketidakpastian dan penimbunan terjadi. Akibatnya, ekspektasi inflasi meningkat, harga barang naik tajam. Di sini kita melihat penundaan justru akan lebih memukul penduduk miskin.

Sayangnya, keputusan ini hanya bisa diambil lewat kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut saya, sudah saatnya DPR menjadi negarawan dan tidak mengorbankan rakyat miskin demi kepentingan politik. Di sisi lain, pemerintah juga harus mengimplementasikan pembangunan infrastruktur, melakukan efisiensi, dan mengikis habis korupsi. Apabila infrastruktur tidak juga bisa dibangun—walaupun dana tersedia—kelompok miskin tetap tidak terlindungi.

Sikap pemerintah yang sebelum ini cenderung ragu dalam menaikkan harga BBM juga cerminan dari kegemaran menjaga popularitas politik. Padahal, seperti yang dikatakan Nigel Lawson, ”To govern is to choose. To appear to be unable to choose is to appear to be unable to govern”. Lawson benar.

Muhammad Chatib Basri Pendiri CReco Research Institute dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia