Korupsi dan Reformasi Birokrasi

Masih secara internal, timbulnya penyakit dalam birokrasi seperti yang terjadi pada Gayus dan Dhana juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal ataupun eksternal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Pengawasan yang diharapkan mampu mendeteksi perilaku menyimpang tersebut mungkin oleh BPK. Problemnya adalah bagaimana tindak lanjut temuan BPK terhadap adanya penyimpangan.

Biasanya muncul semangat jiwa korsa untuk menjaga nama baik kementerian/lembaga dari banyaknya temuan yang bisa menyebabkan opini disclaimer oleh BPK. Dalam kasus, biasanya dicari jalan untuk menyembunyikan temuan sedemikian rupa secara institusional agar bisa tertutupi dan tak terbongkar ke publik.

Beruntunglah Indonesia memiliki PPATK yang dapat mendeteksi aliran dana melalui transaksi keuangan lewat rekening sehingga kasus seperti Gayus dan Dhana dapat terungkap dan menjadi bukti awal penyidikan. Meskipun demikian, rasanya masih banyak transaksi yang mungkin tidak bisa terdeteksi oleh PPATK.

Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antarberbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi.

Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap/gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan.

Ke arah pencegahan

Berbagai kritik dilontarkan terhadap fakta bahwa reformasi birokrasi, yang saat ini telanjur dipersepsi sebagai tunjangan kinerja, ternyata belum mampu mengubah kultur dan perilaku korup birokrasi.

Kritik ini benar untuk tiga alasan. Pertama, reformasi birokrasi memang bukan jalan singkat mengubah budaya dan perilaku korup para birokrat. Hal ini sama sulitnya mengubah budaya dan perilaku masyarakat untuk berdisiplin dan tidak memberi suap kepada pejabat birokrasi.

Kedua, persepsi salah yang berkembang di birokrasi ataupun di masyarakat bahwa reformasi birokrasi adalah identik dengan tunjangan kinerja. Sebaliknya, reformasi birokrasi adalah perubahan sistemik dan multidimensi untuk mengubah tidak saja struktur dan proses kerja, tetapi juga pola pikir, budaya, dan perilaku.

Ketiga, jumlah tunjangan kinerja yang diberikan melalui kebijakan reformasi birokrasi sangat tidak sebanding dengan ”penerimaan lain-lain” yang diperoleh birokrat untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang sudah telanjur tinggi.