Wa Ode Singgung Keterlibatan Pimpinan DPR

Kompas.com - 28/02/2012, 23:13 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, mengungkapkan adanya keterlibatan pimpinan DPR dalam kasus itu.

"Yang pasti ada surat permintaan untuk menandatangani PMK (peraturan menteri keuangan) dari salah satu pimpinan DPR," kata Wa Ode seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Namun, Wa Ode yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) itu enggan menyebut nama pimpinan DPR yang dimaksud. Peraturan menteri keuangan ini menandakan disetujuinya alokasi anggaran PPID untuk sejumlah daerah yang ditentukan. PMK tersebut juga memuat nama-nama daerah penerima alokasi dana PPID sekaligus nilai anggarannya.

Dalam kasus ini, Wa Ode diduga mengupayakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Piddie, Bener Meriah, dan Aceh Besar, masuk dalam daftar daerah penerima dana PPID 2011. Atas jasanya itu, Wa Ode diduga mendapat uang Rp 6 miliar dari pengusaha Fahd A Rafiq yang diberikan melalui pengusaha Haris Suharman.

Terkait tuduhan ini, Wa Ode mengatakan bahwa dirinya sebagai anggota Banggar biasa, tidak berwenang dalam pengalokasian dana PPID. Kewenangan itu ada di tangan pimpinan Banggar DPR.

Wa Ode mengatakan, ada prosedur yang dilanggar pimpinan Banggar DPR terkait pengalokasian PPID 2011 ini. Dia juga mengaku telah menyampaikan bukti-bukti soal keterlibatan pimpinan Banggar DPR itu ke KPK.

"Faktanya sudah saya sampaikan, teman-teman juga sebenarnya sudah tahu bahwa ada sistem yang tidak ditaati, disepakati tapi dilanggar," ucap politikus Partai Amanat Nasional itu.

Selanjutnya, Wa Ode menyerahkan penuntasan kasus yang melilitnya ini ke aparat penegak hukum. "Ini kan proses hukumnya sedang berjalan, tentu akan ada fakta-fakta hukum, akan ada proses persidangan. Kawan-kawan bersabarlah, nanti akan dibuka di persidangan," kata Wa Ode.

Sebelumnya, Wa Ode juga mengatakan, pimpinan Banggar DPR Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, ikut bermain dalam kasus PPID ini. Wa Ode juga menduga kalau kasus yang menjeratnya merupakan skenario kader-kader Partai Golkar.

"Saudara Haris (Surahman) kader dari tempat yang sama, saudara Fahd kader dari tempat yang sama, saudara Mekeng dari tempat yang sama, saudara Nudirman kader di tempat yang sama. Kawan- kawanlah yang tafsirkan sendiri," ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun Haris, Fahd A Rafiq, Nudirman Munir, dan Mekeng yang disebut Wa Ode itu merupakan kader Partai Golkar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

    Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

    Nasional
    Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

    Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

    Nasional
    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Nasional
    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Nasional
    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Nasional
    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Nasional
    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Nasional
    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Nasional
    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Nasional
    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Nasional
    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Nasional
    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

    Nasional
    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

    Nasional
    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

    Nasional
    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

    Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X