Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Akan Ungkap Pertemuan di Kantornya

Kompas.com - 22/02/2012, 07:43 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, akan menggali informasi seputar pertemuan para kader Partai Demokrat di kantor Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sekitar Januari-Februari 2010.

Hal itu akan ditanyakan kepada Andi yang bersaksi dalam sidang Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/2/2012) pagi ini. ”Yang ditanyakan ya tentang wisma atlet sesuai dakwaan dan pertemuan di kantor beliau (Andi), apa yang dibicarakan,” kata salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (21/2/2012) malam.

Junimart berharap, Andi dapat berkata jujur terkait kasus yang menyeret Nazaruddin tersebut. ”Tentu sebagai seorang yang cerdas dan bersih yang bersangkutan diharapkan bicara yang jujur apa adanya. Rakyat Indonesia mendengar kesaksian beliau dan menilai,” ujarnya.

Secara terpisah, Andi Mallarangeng menyatakan kesiapannya untuk bersaksi pagi ini. Petinggi Partai Demokrat itu juga berjanji akan menyampaikan keterangan sebenar-benarnya. ”Dan (saya) akan memberikan keterangan sebagai saksi dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya sesuai apa yang saya ketahui,” kata Andi melalui pesan singkat.

Nazaruddin didakwa menerima suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. Nazaruddin diduga mengeluarkan miliaran uang untuk ”menggiring” proyek tersebut.

Terungkap, ada pertemuan sejumlah kader Partai Demokrat di kantor Menpora, sekitar Januari-Februari 2010. Pertemuan itu diikuti Andi, Nazaruddin, Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR), Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR), dan Wafid Muharam (Sekretaris Menpora saat itu).

Diduga, pertemuan itu membahas penganggaran SEA Games, termasuk Wisma Atlet SEA Games, sebelum penganggaran proyek Kemenpora tersebut dibahas secara resmi dalam rapat pemerintah dan DPR yang berlangsung sekitar April 2010.

Namun, Angelina Sondakh maupun Mahyuddin saat bersaksi sebelumnya mengatakan, pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahim. Menurut mereka, tidak ada pembahasan terkait anggaran SEA Games dalam pertemuan itu.

Sementara itu, Sesmenpora Wafid Muharam pernah mengaku mendapat arahan dari Andi untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati dalam pertemuan itu. Namun, Wafid enggan mengungkap isi pertemuan tersebut.

Selain itu, menurut kesaksian Mahyuddin, pertemuan tersebut menyinggung soal sertifikat tanah pusat pelatihan olahraga, Hambalangg, Jawa Barat. Saat itu, katanya, Nazaruddin menyampaikan ke Andi kalau sertifikat tanah Hambalang selesai diurus. Namun, lebih jauhnya, Mahyuddin mengaku tidak tahu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

    Nasional
    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

    Nasional
    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

    Nasional
    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

    Nasional
    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

    Nasional
    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

    Nasional
    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

    Nasional
    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com