Kompas.com - 14/02/2012, 19:54 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati, menuding pimpinan Badan Anggaran DPR Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, ikut bermain dalam kasus yang menjeratnya.

Wa Ode juga mengisyaratkan kalau kasus yang menjeratnya ini merupakan skenario kader-kader Partai Golkar.

"Saudara Haris (Surahman) kader dari tempat yang sama, saudara Fahd kader dari tempat yang sama, saudara Mekeng dari tempat yang sama, saudara Nudirman kader di tempat yang sama. Kawan-kawanlah yang tafsirkan sendiri," kata Wa Ode seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Adapun Haris, Fahd A Rafiq, Nudirman Munir, dan Mekeng yang disebut Wa Ode itu merupakan kader-kader Partai Golkar. Wa Ode menjadi tersangka atas tuduhan menerima suap senilai Rp 6 miliar dari Fahd.

Uang itu diberikan melalui Haris Surahman. Fahd kemudian turut menjadi tersangka, sementara Haris dicegah KPK bepergian ke luar negeri. Menurut Wa Ode, sejak awal dirinya disasar untuk dijadikan tersangka kasus ini.

Politikus Partai Amanat Nasional itu lantas mengatakan kalau Haris Suharman muncul tidak lama setelah Wa Ode mengungkap adanya praktik mafia anggaran di DPR dalam tayangan "Mata Najwa" di Metro TV, beberapa waktu lalu.

"Haris ini muncul dua hari setelah Mata Najwa, diterima di ruang Banggar sampai dengan proses hari ini, saya mengingatkan teman-teman media," katanya.

Kemudian, lanjut Wa Ode, Nudirman Munir dan Mekeng meminta data rekening Wa Ode dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan saat itu, Yunus Husein.

Transaksi Wa Ode ini yang kemudian dilaporkan ke pimpinan DPR. Dari laporan tersebut terungkap adanya 21 transaksi mencurigakan terkait Banggar DPR. Beberapa waktu lalu, Wa Ode juga pernah mengaku diperas secara tidak langsung oleh staf Nudirman Munir.

Staf tersebut, katanya, datang seminggu setelah Wa Ode tampil dalam acara "Mata Najwa". Intinya, staf itu meminta Wa Ode membayar sejumlah uang ke Nudirman sebagai syarat dirinya tidak diproses Badan Kehormatan (BK) DPR. Saat itu, Nudirman adalah Wakil Ketua BK DPR.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

    Rizeq Jelaskan soal Hadirnya Pengurus FPI hingga Ustaz Abdul Somad di Megamendung

    Nasional
    Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

    Jokowi: Indonesia Mengutuk Pengusiran Warga Palestina oleh Israel

    Nasional
    Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Istana Tegaskan Jokowi Tak Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

    Pimpinan Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jelaskan Penyebab Pria di Jakarta Meninggal Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

    Nasional
    Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

    Syamsuddin Haris: Dewas Tak Dilibatkan dalam Alih Status Pegawai KPK

    Nasional
    Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

    Menkes Pastikan Fasilitas RS di Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Lonjakan Covid-19

    Nasional
    Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

    Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu Surat Izin

    Nasional
    Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

    Kemenag Akan Koordinasikan Rencana Operasional Terkait Penyelenggaraan Haji 2021

    Nasional
    Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

    Covid-19 di 5 Provinsi Meningkat Cukup Tajam, Sebagian karena Datangnya Pekerja Migran

    Nasional
    Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

    Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca

    Nasional
    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Biaya Vaksinasi Gotong Royong Ditetapkan Rp 500.000 Sekali Suntik

    Nasional
    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Menkes Ungkap Peta Penularan 3 Varian Baru Virus Corona di Indonesia

    Nasional
    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Syamsuddin Haris: Tes Wawasan Kebangsaan Memang Bermasalah

    Nasional
    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Ditunda, Pembacaan Tuntutan untuk Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Petamburan

    Nasional
    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Viral Video Iring-iringan Rombongan R1, Istana Bantah Jokowi Mudik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X