Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Kembali Menyeret Anas di Kasus TPPU

Kompas.com - 13/02/2012, 18:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat melalui kuasa hukumnya, Rufinus Hutauruk, kembali menuding Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terlibat kasus dugaan korupsi. Kali ini, pihak Nazaruddin menyeret nama Anas dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.

"Kalau dikatakan pencucian uang, boleh-boleh saja, tapi harus dibuktikan karena korporasi dimiliki Anas. Minimal Anas tidak bisa lepas tangan dari persoalan ini," kata Rufinus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Dia dimintai pendapat soal penetapan Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang terkait pembelian saham PT Garuda Indonesia. KPK menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus itu atas dugaan membeli saham perdana Garuda senilai Rp 300,8 miliar dengan uang hasil tindak pidana korupsi wisma atlet SEA Games.

Pembelian saham tersebut dilakukan oleh lima perusahaan yang merupakan anak perusahaan Permai Grup melalui Mandiri Securitas. Menurut Rufinus, Nazaruddin bukan pemilik Permai Grup. Induk perusahaan itu, katanya, dimiliki Anas Urbaningrum.

"Kalau kita tanya siapa pemegang saham di Permai itu Anas, tidak ada Nazaruddin. Kalau dilihat dari aset berpindah, adanya ke Anas, bukan ke Nazar. Cash flow (aliran uang) itu semua untuk kemenangan Anas," papar Rufinus.

Selama ini Nazaruddin berkilah kalau pemilik Permai Grup adalah Anas. Nazaruddin juga membantah disebut menerima uang suap proyek wisma atlet senilai Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah. Menurut Nazaruddin, uang itu tidak diterimanya sebagai pribadi melainkan mengalir ke Permai Grup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com