Mahfud: Kelanjutan Kasus Andi Nurpati Terserah Polri

Kompas.com - 06/02/2012, 18:19 WIB
EditorI Made Asdhiana

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, kelanjutan kasus surat keputusan palsu MK yang diduga melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, terserah Polri.

"Kami serahkan kelanjutan kasus tersebut ke pihak kepolisian, Jadi, terserah Polri," katanya usai menghadiri pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana, di Yogyakarta, Senin (6/2/2012).

Menurut Mahfud, meskipun ada desakan dari berbagai pihak, MK tidak bisa melakukan tindakan lebih untuk mendorong Andi Nurpati ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus surat keputusan palsu MK atas perkara Dewi Yasin Limpo.

"Dalam kasus tersebut ada logika hukum awam, ada logika hukum istimewa, kami serahkan saja ke Polri karena hal itu merupakan kewenangannya. Apa pun, MK tidak bisa melakukan tindakan lebih dari yang sudah dilakukan," katanya.

Mahfud mengatakan, MK tidak akan melakukan upaya apa pun agar kepolisian segera menjerat Nurpati dengan status tersangka. Dengan demikian, hal itu sekarang terserah Polri.

"Menurut saya hukuman terhadap seseorang itu tidak harus dan tidak hanya terdiri atas hukuman pidana, tetapi juga bisa sanksi sosial dan moral. Saya kira hal itu sudah berjalan sehingga saya tidak perlu berkomentar, dan serahkan saja kepada Polri," katanya.

Mahfud melanjutkan, dalam kasus tersebut hingga kini Polri menyatakan belum memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan status tersangka. "Hal itu terserah Polri. Kita sudah tahu, masyarakat sudah tahu, Polri juga sudah tahu, saya kira semua terserah saja," katanya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X