Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Bung Anas, Jangan Diam Terus

Kompas.com - 30/01/2012, 09:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang selalu diam meskipun acap kali diserang dengan aneka tudingan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dinilai tidak baik oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut Ruhut, jika tidak ditanggapi, tudingan Nazaruddin bisa diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat.

"Aku bilang ke Bung Anas. Bung Anas sekali-kali counter, jangan diam terus," ujar Ruhut saat ditemui wartawan seusai acara Malam Budaya Rakyat Merdeka, di Balai Sudirman Jakarta, Minggu (29/1/2012) malam.

Ia menjelaskan, di era reformasi saat ini, rakyat Indonesia sudah semakin cerdas dalam menilai seseorang. Bahkan jika tidak hati-hati, dapat saja terkena sanksi dari masyarakat.

Karenanya, sesekali lebih baik ditanggapi penyataan Nazar tersebut agar masyarakat dapat menilai dengan landasan dua sisi penyataan. "Buat saya, lebih berat sanksi sosial daripada sanksi hukum," imbuhnya.

Kenyang diganggu

Dalam kesempatan terpisah, Anas mengatakan, Partai Demokrat sudah kenyang diganggu. ”Namun, semua kader Partai Demokrat saya minta jangan lalu membalasnya dengan kenyang mengganggu,” papar Anas saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Barat di Kota Pontianak, Sabtu (28/1/2012). Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalbar diketuai oleh Suryadman Gidot.

Meski mengakui adanya gangguan terhadap partai yang dipimpinnya, Anas justru menepis isu mengenai adanya pihak-pihak tertentu, termasuk dari internal Partai Demokrat, yang menggoyang posisinya sebagai ketua umum. Anas menilai, saat ini hanya terjadi dinamika demokrasi biasa.

”Kondisi Partai Demokrat tetap stabil. Kalau ada dinamika demokrasi, iya. Namun, tak berpengaruh secara signifikan seperti yang akhir-akhir ini diberitakan,” ujarnya lagi.

Anas mengungkapkan hal itu untuk menjawab pertanyaan dari wartawan terkait kasus korupsi yang dikait-kaitkan dengannya dan Partai Demokrat, terutama kasus korupsi proyek wisma atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Bahkan, dikabarkan partai yang didirikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu terbelah.

”Kegiatan di Partai Demokrat berjalan normal. Kondisi Partai Demokrat tetap stabil, kompak, dan solid,” ujarnya. Namun, saat ditanyakan mengenai kesaksian Yulianis, Mindo Rosalina Simatupang, dan Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang mengaitkan dengan dirinya, Anas menjawab, ”Anda ini tidak bosan-bosan, ya.”

Anas menambahkan, saat ini sangat penting bagi Partai Demokrat untuk melanjutkan kerja partai. Konsolidasi internal partai dilanjutkan. Kepemimpinannya juga masih didukung kader Partai Demokrat sepenuhnya.

Suryadman menuturkan, dukungan bagi Anas di Partai Demokrat masih solid. Ia juga meminta publik jangan memvonis tanpa proses hukum. (aha)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com