Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi Setara 16 Kali Upah Buruh

Kompas.com - 27/01/2012, 09:06 WIB

Pengawasan lemah

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menegaskan, seluruh program yang diajukan kementerian dan lembaga hanya akan disetujui jika telah lolos pemeriksaan di forum tripartit, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian dan lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Keuangan akan memeriksa kecocokan antara usul anggaran dari kementerian dan lembaga dalam Rencana Kerja Anggaran indikatif dan standar biaya.

”Kami memeriksa anggaran per program. Jika sesuai dengan standar biaya, kami serahkan operasionalnya kepada kementerian teknis. Sebagai gambaran, kalau ada yang mengajukan program ketahanan pangan, kami memeriksa anggaran program secara umum. Sementara kebutuhan pekerja atau berapa banyak gerobak digunakan diserahkan kepada kementerian pelaksana program tersebut,” kata Anny.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Agus Rahardjo menegaskan, masyarakat bisa mudah menilai kelayakan sebuah proyek dengan membaca Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini menghendaki setiap pengadaan dilakukan efisien. Artinya, dengan uang yang seminimal mungkin, dapat diperoleh barang yang sebaik mungkin.

”Sangat mudah mengukur efisiensi itu. Jika harga barang yang dibeli jauh lebih mahal dari harga pasar umumnya, itu tidak efisien. Memang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur sanksi jika prinsip efisiensi tidak terpenuhi. Namun, yang melanggar prinsip itu bisa dijerat pasal kebocoran anggaran negara,” ujar Agus.

Kasus ruang baru Badan Anggaran DPR dan renovasi toilet DPR menghasilkan saling menyalahkan di antara pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, pimpinan Badan Anggaran DPR, dan Sekretaris Jenderal DPR. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab atas pemborosan anggaran tersebut. Juga tidak ada yang mengaku lalai mengawasi perencanaan, pengalokasian, hingga penggunaan anggaran belanja. Tak heran jika orang menyebut negara ini berjalan secara autopilot.

(har/nmp)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

    Nasional
    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

    Nasional
    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

    Nasional
    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

    Nasional
    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

    Nasional
    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

    Nasional
    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

    Nasional
    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com