Makin Dekat Waktunya, Makin Tidak Siap

Opsi non-TI atau manual adalah yang paling memungkinkan dilakukan dalam tahap awal pelaksanaan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui penataan ulang tata letak SPBU, misalnya melalui jalur khusus pembeli pertamax. Namun, hal itu akan mengakibatkan penjatahan konsumsi harian premium bersubsidi bagi angkutan umum dan taksi sulit dilakukan.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas mensinyalir, dengan adanya pembatasan premium bersubsidi, sepanjang Januari-Maret 2012 penimbunan dan pembelian premium bersubsidi akan meningkat, pengoplosan dan antrean BBM bersubsidi dengan memakai tangki modifikasi dan jeriken makin marak. Selain itu, dampak sosial kebijakan itu akan terjadi, yakni melonjaknya harga kebutuhan dasar dan terjadi unjuk rasa.

Begitu pembatasan BBM diterapkan, BPH Migas mengidentifikasi, pembelian BBM bersubsidi di luar Jabodetabek akan meningkat, ada kerja sama antara operator SPBU dan pembeli dengan harga kesepakatan (di atas harga subsidi) untuk pengguna mobil pribadi di sekitar Jabodetabek. Selain itu, pembelian BBM bersubsidi dengan memakai mobil pelat kuning atau merah palsu yang tak sesuai peruntukannya akan marak.

Dampak lain adalah meningkatnya substitusi pengguna transportasi dari kendaraan roda empat ke roda dua serta meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi di luar Jabodetabek (Jawa dan Bali) sehingga terjadi kelangkaan di wilayah Jawa dan Bali. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah terjadi migrasi premium dari luar Jabodetabek atau rembesan premium.

Rumitnya persiapan pembatasan BBM bersubsidi dan dampak sosialnya tentu harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah sejak awal. Tanpa ada persiapan matang, baik sosialisasi kepada masyarakat, kesiapan infrastruktur maupun mekanisme pengawasannya, kebijakan itu akan sulit dijalankan sesuai dengan rencana.

(EVY RACHMAWATI)